Pemerintah Kota Palu melalui Bappeda Kota Palu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusi pada Kamis, 27 Februari 2025, di Restoran Kampoeng Nelayan Palu.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Palu, Drs. Arfan, M.Si., dan turut didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Bpk. Mohamad Arif, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, dr. Royke Abraham, M.AP, serta anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona.
Musrenbang Inklusi bertujuan untuk memastikan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama kelompok rentan dan marginal. Ini menekankan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat lainnya.
Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengedepankan prinsip inklusi dalam perencanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.
Usulan-usulan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain tentang penyediaan layanan darurat dan bantuan hukum bagi ODHA, tambahan mesin produksi garam bagi petani garam lokal, interpreter bahasa isyarat di layanan publik guna memudahkan komunikasi bagi penyandang tuli, lapak usaha dan tenda bagi UMKM di hunian tetap, aksesibilitas bagi warga disabilitas, peningkatan kualitas dan pemasaran garam lokal dan potensi wisata tambak garam, revitalisasi taman harus dilakukan tanpa menebang pohon, peningkatan fasilitas pendidikan dan literasi di huntap, serta pengelolaan sampah TPS3R.
