Dalam rangka peningkatan efektivitas operasional Bus Rapid Transit (BRT) Kota Palu, Bappeda Kota Palu menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah OPD dan stakeholder terkait lainnya bertempat di ruang rapat Bappeda Kota Palu pada Kamis 17-04-2025.
Rapat dipimpin Kepala Bappeda Kota Palu Drs Arfan, M. Si didampingi perencana Ahli Muda Saman Datu Sakka Lebang, S.E., M.M Pada pertemuan tersebut sejumlah pembahasan dituangkan. Terkait perbaikan sistem transportasi di Kota Palu terutama BRT.
Seperti dibutuhkan data koridor dengan jumlah penumpang terbesar dan terkecil. Secara gambaran Umum Operasional BRT Kota Palu sudah beroperasi selama 7 bulan (4 bulan pertama gratis dan per Januari 2025 berbayar)
Perbaikan yang sudah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yakni mengubah jarak pemberhentian bus dari 1 — 2 km menjadi 200-300 m dengan memasang rambu pemberhentian. Jika berdasarkan kajian awal tahun 2023 untuk melayani warga Kota Palu diperlukan 12 koridor dan 100 unit bus, namun karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah yang bisa disediakan untuk sementara adalah 4 koridor dan 26 unit bus.
Untuk pengeluaran operasional bus per bulan 1,8 M. Jumlah Penumpang selama : Januari 10.984 orang, Februari 7.597 Orang, Maret 4.747 Orang dengan total pendapatan per 15 April 2025 Rp. 131.168.009.
Adapun faktor kurangnya penggunaan BRT disebabkan jumlah halte sedikit Lamanya waktu tunggu bus. Rencana untuk optimalisasi operasional BRT 2j5 meningkatkan jumlah penumpang.
Mengubah koridor dan menambah rute baru dengan mempertimbangkan fasilitas halte yang sudah terbangun di koridor lama. Mengurangi jumlah bus dan jam operasisonal rute tertentu yang tidak efisien, misal : rute pantoloan, Untad dan Huntap Tondo
Adapun catatan lapangan terkait operasional BRT, Organda tidak melaporkan unit kendaraan aktif (rencana untuk angkutan transportasi Simpul transportasi dibatasi akses, contohnya bandara
Prasyarat pembukaan akses rute Untad adalah jika sudah dibangun pos keamanan di pintu masuk, manfaatkan terminal Tipo agar tidak kehilangan potensi penumpang PNS Kabupaten Donggala.
Perlu dikaji kembali penggunaan cashless khususnya bagi pengguna lansia, tetapi tetap meminimalisir kebocoran pendapatan. Perubahan sistem satu arah akan berakibat pelarangan bongkar muat dan parkir di jalan tersebut sementara tidak ada terminal bongkar muat dalam kota.
Potensi pendapatan bisa dari iklan di bus, tetapi terkendala penetapan biaya iklan (mohon dikomunikasikan dengan pihak terkait).
Adapun pendapat dari pihak akademisi Dr. Ir. Taslim Bahar, M.T menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah merespon amanat UU nomor 22 tahun 2009 pasal 139 ayat 3 dimana pemerintah kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum.
Penggunaan BRT tidak diikuti pembenahan sistem angkutan feeder (sebelumnya angkot). Salah satu indikator keberhasilan angkutan umum adalah angka load factor minimal 3026 (BRT tidak mencapai angka ini), dengan tujuan mengurangi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi.
Upaya peningkatan jumlah penumpang, rencanakan koridor baru (setiap rute harus dilayani bolakbalik).
Ada potensi penumpang dari mahasiswa Untad (5000 orang). Rektor menyetujui rute bus dalam kampus (perlu dibangun halte dalam kampus).
Jumlah armada dan koridor yang ada belum mampu menjamin ketepatan waktu tunggu sehingga masyarakat kehilangan trust terhadap angkutan umum yang reliable. Buat kajian sistem feeder karena BRT butuh dukungan feeder untuk menjangkau daerah yang tidak dilewati BRT
Perlu kajian titik dan desain halte BRT, Taget minimal 500 penumpang per bus per hari untuk menutupi biaya operasional dengan tarif 5.000.
Tahun ini hanya 40 angkot terdata di Kota Palu yang tidak semua beroperasi padahal ini diharapkan sebagai pendukung BRT (feeder). Perlu kerjasama dengan dinas di propinsi (perhubungan dan PU) terkait aset jalan
Hal senada juga disampaikan Dr. Ir. Jurair Patunrangi, M.T bahwa Sistem transportasi makro, sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan # sistem kelembagaan, Perhatikan sistem jaringan yang menghasilkan banyak pergerakan.
Harus ada titik simpul tempat pergantian moda transportasi Halte tidak berfungsi (halte M. Yamin dijadikan tempat jual buah). Halte harus memiliki bus line.
Penelitian yang dilakukan sebulan terakhir terkait analisis karakteristik pengguna BRT dan analisis pelayanan angkutan bus (didalamnya ada angka load factor). Bisa dijadikan bahan masukan Pemda.
Melibatkan PNS untuk menggunakan bus di hari tertentu Dr. Ir. Sukiman Nurdin, S.T.,M.Sc, Pemda akan menyediakan 20 halte baru dari anggaran Pemda. Perlu kartu terusan/langganan (kerja sama dengan bank).
Beri diskon untuk pelajar dan mahasiswa (untuk menanamkan budaya menggunakan transporta umum). PNS wajib menggunakan bus pada hari tertentu bagi yang tempat tinggalnya dilewati koridor bus
Sama halnya dengan Dr. H. Idham Chalid, S.H.,M.H menyampaikan dijadwalkan kembali rapat dengan pembahasan yang dijadwalkan kembali rapat dengan pembahasan yang lebih teknis dan detail dengan mengundang Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Perhubungan Propinsi, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi, Kepolisian dan Balai Jalan, Badan Pendapatan Kota, Badan Kepegawaian Kota.
Sementara itu, Ir. Singgih B. Prasetyo., M.Eng.Sc menyebutkan bahwa perlu kajian karakterisik penumpang, dibantu pihak Untad.
Senada dengan itu, Drs. Muhammad Marzuki., M.Si menyebutkan bahwa karakter penumpang Kota Palu tidak terbiasa berpindah moda transportasi, turunkan tarif untuk menarik minat penumpang e Ada hari naik bus untuk PNS.
Perlu Surat Edaran Wali Kota untuk melarang pelajar menggunakan kendaraan pribadi. Angkutan feeder perlu disubsidi, Perlu kebijakan terkait uang muka yang terlalu rendah bagi pembelian kendaraan bermotor (untuk menek 5/5 penggunaan kendaraan pribadi).
Angkutan feeder perlu disubsidi perlu kebijakan terkait uang muka yang terlalu rendah bagi pembelian kendaraan bermotor (untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi).
Informasi trayek di bus sebaiknya tidak menggunakan running text Kaji kembali kebijakan satu arah di beberapa jalan. Untuk sementara samakan biaya iklan bus dengan iklan Videotron di Jl. Sudirman.
