BAPPEDA KOTA PALU KEMBANGKAN TEKNIK PENGUKURAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERBASIS RESIKO.

BAPPEDA KOTA PALU, KEMBANGKAN TEKNIK PENGUKURAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YAHG BERBASIS RESIKO.

Sebagai implementasi proyek perubahan untuk Diklat Kepemimpinan Administrator angkatan IX tahun 2022. Bappeda Kota Palu, mengembangkan integrasi quality assurance pada dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis resiko atau Terace Dorpraise.

Menurut Ibnu Mundzir, sebagai salah seorang peserta PKA IX, yang juga sebagai Sekretaris Bappeda Kota Palu, bahwa sampai saat ini belum ada metode standar yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu dokumen perecanaan pembangunan daerah, pada semua tingkatan, baik ditingkat kabupaten/kota, propinsi hingga ketingat nasional.,

Sehingga menurut Ibnu, perlu ada sebuah metode, semacam self assurance untuk setiap daerah agar dapat menjamin mutu dan kualitas dokumen perencanaan yang sedang disusun.

Untuk itulah sehngga perlu disusun serangkaian bisnis proses analisis sampai pada ide inovatif, sehingga tujuan keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu memitigasi setiap potensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dicarikan solusi dan pemecahannya, serta mitigasi penyelesaian potensi resiko yang ada, baik yang sifat alam ataupun non alam.

Proyek perubahan yang disusun oleh Ibnu Mundzir, tersebut telah menghasilkan instrumen penilaian mandiri untuk mengukur kualitas dokumen perencanaan berbasis resiko. Dalam proeses penyusunan instrurmen tersebut telah dilakukan berbagai serangkaian diskusi terfokus bersama para ahli dan praktisi, sehingga tersususn manual book dan standar operasional pelaksanaan penilaian mandiri.

Instrumen tersebut sudah disosialisasikan kepada para perencana perangkat daerah di Kota Palu, serta dilakukan coaching clinic. Walaupun sampai saat ini evaluasi dan feed back pelaksanaan quality asurance tersebut masih terus berproses.

Untuk kedepanya, menurut Ibnu Mundzir, akan dibuatkan regulasi penerapannya, sebab menurutnya, saat ini pembuatan Peraturan Walikota, harus memiliki semacam justifikasi semacam naskah akademis, sehinga mungkin tahun depan baru bisa dimassalkan pengunaannya di tingkat perangkat daerah se Kota Palu.

Tujuan jangka menegah dan jangka panjang dari pelaksanaan aksi perubahan yang digagas oleh Ibnu Mundzir, yaitu integrasi instrument quality assurance dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis resiko, bisa didesiminasikan ditingkat propinsi dan kabupaten lain di Sulawesi Tengah, bahkan ketingkat nasional.

Manfaat paling nyata dari keberadaan dokumen tersebut yaitu bisa meningkatkan Indikator Kinerja Utama/IKU dibidang perencanaan pembangunan Kota Palu. Menurut Ibnu Mundzir, ide ini adalah ide yang orisinal, yang berangkat dari knowledge and experience based view, melalui pendekatan intelektual capital dengan pemanfaatan Internet of Think.

Integrasi quality assurenace dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis resiko adalah hal baru atau novelty yang belum ada ditempat dan bentuk yang lain. Sehinga dalam pelaksanaannya masih butuh berbagai penyempurnaan, apalagi dalam duarsi pendek seperti saat ini, pungkas ibnu mengakhiri pembicaraan