Palu – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Operator Pendataan Kecamatan pada Rabu, 3 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam rangkaian persiapan pelaksanaan pendataan Balita, Ibu Hamil, dan Remaja Putri di seluruh wilayah Kota Palu. Pendataan ini menjadi bagian penting dalam penguatan basis data daerah yang diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi dan berbasis bukti.
Kegiatan pembekalan dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Palu, Tjaturanto Mardi Arijo Gutomo, SE, MM, yang memberikan arahan mengenai urgensi penyediaan data yang valid, konsisten, dan terstruktur. Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa kualitas data sangat bergantung pada ketepatan proses di tingkat operasional, sehingga peran operator kecamatan menjadi krusial dalam keberhasilan pendataan.
Melalui pembekalan ini, para operator mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai prosedur teknis pendataan, mulai dari mekanisme pengumpulan data di lapangan, penyeragaman format pendataan, hingga proses verifikasi dan penginputan ke dalam sistem. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan pembaruan terkait instrumen pendataan dan memastikan bahwa seluruh kecamatan memahami standar yang harus diterapkan.
Peserta pembekalan yang berasal dari seluruh kecamatan di Kota Palu mengikuti sesi paparan serta diskusi yang membahas berbagai aspek teknis, termasuk potensi kendala yang mungkin muncul selama pendataan berlangsung. Bappeda Kota Palu menekankan pentingnya koordinasi berkelanjutan dan komunikasi aktif antara operator kecamatan dan tim Bappeda untuk memastikan seluruh tahapan pendataan dapat dilaksanakan secara lancar dan tepat waktu.
Dengan pelaksanaan kegiatan ini, Bappeda Kota Palu berharap proses pendataan Balita, Ibu Hamil, dan Remaja Putri dapat berjalan secara efektif, menghasilkan data yang akurat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan program dan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar di Kota Palu.
