Bappeda Kota Palu, Merancang Business Proses Portal Lapor Walikota

Bappeda Kota Palu, merancang Business Proses Portal Lapor Walikota

Bappeda (22/3). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Palu sebagai institusi yang menangani perencanaan dan evaluasi pembangunan di kota palu, tengah menanggapi pelaksanaan terhadap mekanisme portal Lapor Walikota, sebuah crass program milik Walikota Palu yang terpilih, H. Hadianto Rasyid dan Dr. Reny Lamadjido.

Program tersebut berupa portal pengaduan masyarakat berbasis online yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informasi (Kominfo) kota Palu. Bappeda berupaya memerankan fungsi sebagai pembuat business Process dan Standar Operasi Prosedur (SOP) dari tiap tahap operasional Portal Lapor Walikota Palu tersebut.

“Bappeda berperan untuk mengatur keuangannya, pihak yang bertanggung jawab, sistem akuntabilitas kepada masyarakat, sistem komunikasi dan serta juga mengatur system hirarki organisasinya, Bappeda mengatur itu, jadi dalam konteks yang lebih luas,” Ujar Ibnu Mundzir, selaku kabid Data dan Informasi Bappeda Kota Palu. pada Senin (22/03/2021).

Lanjut dijelaskan bahwa keseluruhan laporan pengaduan masyarakat tersebut, ditampung dan dikelola untuk selanjutnya, hasil dari laporan tersebut akan diteruskan dari admin yang ada di Kominfo kepada admin instansi atau OPD yang berkaitan terhadap laporan pengaduan tersebut, jelasnya.

Saat ini, Kominfo sudah buat pelatihan kepada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai yang paling banyak menerima komplain dari masyarakat, selanjutnya dari masyarakat tersebut melaporkan secara langsung melalui aplikasi portal lapor walikota, kemudian pihak Kominfo yang akan mendistribusikan kepada pihak OPD terkait, supaya di tahu bagaimana masalah tersebut bisa dikenali secara cepat oleh OPD, agar dapat menyelesaikannya secara cepat, tepat dan tuntas, imbuhnya.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para kepala OPD dan dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Palu, Bappeda ditunjuk untuk membuat dan merancang bisnis proses dengan standar (SOP) mengenai bagaimana masalah harus ditangani secara cepat, tepat dan tuntas baik dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang.

Apalagi sejak dibukanya portal lapor walikota, sudah masuk hampir 360 laporan di website tersebut dan perlu untuk dikelola penyelesaiannya secara transparan, tepat waktu dan tuntas,” kunci ibnu mengakhiri pembicaraan. (MA/IM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*