Profil BAPPEDA Kota Palu

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai   keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Renstra OPD perlu disusun berdasarkan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur organisasi Perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan  memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu.