Tupoksi

Berdasar Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu tidak berlaku lagi dan ditetapkan kembali melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bappeda Kota Palu adalah merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Palu melalui Sekretaris Daerah Kota Palu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 38 Tahun 2000, tugas pokok Bappeda Kota Palu ialah:

“Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALU mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Palu yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKPD).
  2. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan, potensi dan keuangan daerah, pemberdayaan LINMAS dan pengkajian serta pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan perencanaan.
  3. Penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada poin 1 dan 2 di atas yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan dimasukkan ke dalam Program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.
  4. Pembinaan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta pengembangan di jajaran Pemerintah Daerah.
  5. Pengkoordinasian perencanaan di antara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
  6. Penyusunan RAPBD Kota bersama-sama dengan Bagian Keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kota.
  7. Penyiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana Pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
  8. Bersama instansi terkait melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
  9. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.
  10. Pelaksanaan Pengelolaan Kesekretariatan.