Tupoksi

Berdasarkan kondisi umum, Bappeda Kota Palu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana    pembangunan daerah.

Olehnya itu, Kualitas rencana pembangunan daerah harus lebih berkulitas dengan dengan melihat hal-hal penting dalam merencanakan pembangunan daerah, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
  2. Adanya integrasi, sikronisasi dan sinergi antar daerah,  antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah,   maupun antara pusat dan daerah;
  3. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta:
  4. Integrasi (keterkaitan) dan konsistensian tara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMD dan RKPD) dengan  tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing   fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/Renstra  Bappeda)

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palu  Nomor 15 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

A. Kepala Badan

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu WaliKota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan  pembangunan  yang menjadi kewenangan daerah kota.
  2.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
    • penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
    • pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
    • pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
    • pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

B. Sekretaris

  1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan pengoordinasiaan rumusan program kegiatan;

b. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

e. pengelolaan administrasi keuangan;

f. pengelolaan aset;

g. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

  • Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:
  1. menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, dan administrasi kepegawaian;
  2. melakukan urusan surat-menyurat;
  3. melaksanakan dokumentasi dan kearsipan;
  4. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan,kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
  5. mengelola informasi kepegawaian dan umum;
  6. menyusun dan menyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  7. menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
  8. mengelola aset ;
  9. mengelola urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai,menyiapkan bahan untuk mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;
  10. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  11. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
  12. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan sub bagian kepegawaian dan umum; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
  1. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
  2. melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
  3. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja;
  4. melakukan pengelolaan data;
  5. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akutansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  6. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  7. menyusun dan mengoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
  8. menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
  9. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

C. Kepala Bidang Perencanaan

  • Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah.
  • Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  1. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perencanaan;
  2. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  3. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran berkenaan;
  4. penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD;
  5. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
  6. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah;
  7. penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  8. pengoordinasian dan verifikasi penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah;
  9. pengoordinasian penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
  10. pelaksanaan fasilitasi Musrenbang kota; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Bidang Perencanaan membawahi :

  •   Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan;
  2. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan lingkungan mencakup urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
  3. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan skala kota;
  4. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
  5. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan infrastruktur dan lingkungan;
  6. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan infrastruktur dan lingkungan;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan ;
  8. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan;
  9. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan infrastruktur dan lingkungan; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan  melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
  2. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan keuangan mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja,  koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,  pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan,  pengawasan,  penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
  3. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran berkenaan;
  4. melakukan fasilitasi penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan;
  5. memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah;
  6. memfasilitasi penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  7. memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang kota;
  8. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan skala kota;
  9. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
  10. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan ekonomi dan keuangan;
  11. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan ekonomi dan keuangan;
  12. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
  13. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota;
  14. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan ekonomi dan keuangan;
  15. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan ekonomi dan keuangan; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan sosial dan budaya;
  2. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah di bidang sosial dan budaya mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik,  kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan,  kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
  3. mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rencana kerja OPD urusan sosial dan budaya;
  4. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis OPD urusan sosial dan budaya;
  5. menyusun pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya;
  6. melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan sosial dan budaya;
  8. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan sosial dan budaya;
  9. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang perencanaan sosial dan budaya; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

D. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi

  • Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
  • Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  1. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Monitoring dan Evaluasi;
  2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada skala kota;
  3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
  4. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pemerintah daerah kota;
  5. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota;
  6. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan skala kota; dan
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi membawahi :

  • Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan;
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan pada skala kota mencakup urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
  3. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;  ;
  4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan infrastruktur dan lingkungan skala kota;
  5. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan;
  6. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi infrastruktur dan lingkungan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan;
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan pada skala kota mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja,  koperasi , usaha mikro, kecil dan menengah,  pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan,  pengawasan,  penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
  3. melakukan penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pemerintah daerah kota;
  4. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
  5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan ekonomi dan keuangan skala kota;
  6. melakukan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota;
  7. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan;
  8. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi ekonomi dan keuangan; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya;
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik,  kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan,  kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
  3. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah urusan sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
  4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan sosial dan budaya skala kota;
  5. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya;
  6. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang monitoring dan evaluasi sosial dan budaya; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

E. Kepala Bidang Data dan Informasi

  • Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
  • Kepala Bidang Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi, meliputi:
  1. penyiapan rencana program dan kegiatan pada Bidang Data dan Informasi;
  2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah pada skala kota;
  3. pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan;
  4. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan skala kota;
  5. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
  6. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Kepala Bidang Data dan Informasi membawahi :

  • Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan;
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang infrastruktur dan lingkungan pada skala kota mencakup urusan urusan perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana daerah, pemadam kebakaran, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
  3. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan infrastruktur dan lingkungan mencakup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Ulujadi, dan Kecamatan Tatanga;
  4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan infrastruktur dan lingkungan skala kota;
  5. mengelola sistem informasi perencanaan pembangunan;
  6. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan;
  7. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi infrastruktur dan lingkungan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan;
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan pada skala kota mencakup urusan perindustrian, perdagangan, tenaga kerja,  koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,  pendapatan, keuangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penanaman modal dan perizinan, pertanian, kelautan, perikanan, ketahanan pangan,  pengawasan,  penelitian dan pengembangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
  3. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan ekonomi dan keuangan mencakup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, dan Kecamatan Palu Timur;
  4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan ekonomi dan keuangan skala kota;
  5. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan;
  6. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

 

  • Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya melaksanakan tugas, meliputi:
  1. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya;
  2. menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah bidang sosial dan budaya pada skala kota mencakup urusan satuan Polisi Pamong Praja, kesatuan bangsa dan politik,  kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, kependudukan dan pencatatan sipil, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan,  kearsipan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
  3. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan daerah urusan sosial dan budaya mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Palu Selatan;
  4. mengelola pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan skala kota;
  5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan urusan sosial dan budaya skala kota;
  6. melakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya;
  7. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan terkait tugas bidang pengelolaan data dan informasi sosial dan budaya; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.