Visi dan Misi Bappeda  Kota Palu

A. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palu, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Palu.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappeda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi kota, sehingga dalam perumusan visinya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah kota. Untuk menjadikan Bappeda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga teknis yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Palu.

Bappeda sebagai institusi yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan dengan kewenangan yang dicantumkan dalam 13 pasal Undang-undang nomor 25 tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  serta beberapa Peraturan Pemerintah yang menjadi turunannya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaannya menjadi lokomotif dan agen utama perencanaan pembangunan daerah.

Besarnya  kewenangan  yang  dimiliki  Bappeda,  ternyata  belum  diimbangi dengan tingkat aplikasi dokumen perencanaan ataupun kajian yang dihasilkan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang belum dijadikan acuan/pedoman bagi OPD terkait dan dalam proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota. Tingginya kapasitas warga Kota Palu belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan perencanaan pembangunan, keterlibatan warga kota dalam  forum  konsultasi  publik  masih  didominasi  oleh  warga  yang  secara formal merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD  Kota Palu 2016-2021, maka rumusan visi yang ingin dicapai Bappeda pada masa mendatang adalah:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam   pengertian   Visi   Bappeda   tersebut   maka   sebagai   lembaga   teknis   di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian, Bappeda secara kelembagaan harus berkualitas, sehingga segala rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan prosedural.

Dalam kaitannya dengan kredibilitas Bappeda sebagai lembaga perencana, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

  • PARTISIPATIF  artinya merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan dan termarjinalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
  • INOVATIF artinyaselalu ada pembaruan dan kreasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
  • BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI artinyadalam semua tahapan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah memanfaatkan teknologi informasi

B. Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik.   Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap stakeholder untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat   kebersamaan,   tanggung   jawab   dari   seluruh   aparat   Bappeda   dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

  1. Terwujudnya perencanaaan pembangunan Kota Palu yang partisipatif dan inovatif;
  2. Terlaksananya monitoring, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta kebijakan pelaksanaan rencana pembangunan Kota Palu;
  3. Tersedianya sistem perencanaan, data, dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi

 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda