Wali Kota Palu H Hadianto Rasyid SE menerima kunjungan silaturahim Kasubdit Penegakan Hukum ATR/BPN

Wali Kota Palu H Hadianto Rasyid SE menerima kunjungan silaturahim Kasubdit Penegakan Hukum ATR/BPN Darmun dan Ikbal.
Hadir mendampingi, Sekretaris Bappeda Kota Palu H Ibnu Mundzir M.Eng. kedatangan pihak ATR/BPN tersebut diterima di ruang kerja Wali Kota Palu pada Rabu 08-09-2021 pukul 13.00 wita.
Agenda pertemuan secara khusus membahas soal kawasan Citraland yang saat ini dinilai melanggar dari segi tata ruang.
Secara spesifik, Sekretaris Bappeda Kota Palu, H Ibnu Mundzir M.Eng menjelaskan bahwa indikasi pelanggaran tata ruang itu sudah terjadi di kawasan Citraland Palu.
Sebab pembangunannya sudah ada yang berada di jarak 100 meter dari sempadan pantai. Ditambah lagi permohonan baru untuk pembangunan perumahaan seluas 18 hektar.
Tentu saja Pemkot Palu tidak memiliki kewenangan dalam pemberian izin pada 100 meter dari sempadan pantai dan ini domainnya pada kementerian ATR/BPN dan kementerian terkait lainnya.
Sebab 100 meter dari kawasan pantai itu masuk dalam zona merah, jika terjadi bencana maka yang dikuatirkan dampak kerugiannnya sangat besar.
Walaupun dari pihak Citraland sendiri telah bermohon ke kementerian terkait dengan pengembangan di kawasan 18 hektar yang baru namun sejauh ini tidak bisa diberikan rekomendasi. Terkecuali pada kawasan itu dijadikan ruang terbuka hijau maka akan lain ceritanya.
Sebutnya lagi, kondisi esistem di wilayah Citraland saat ini sudah terbangun. Belum lagi permohonan baru yang 18 hektar. Tak hanya Citraland yang dinilai melanggar di pembangunan di kawasan pantai yakni Swissbell Hotel juga dari sempadan pantai sudah tidak berjarak atau tidak lagi mengikuti aturan 100 meter dari sempadan pantai.
Serta sejumlah bangunan lainnya dikawasan teluk Palu jelas jelas pelanggaran tata ruang sangat banyak. Maka apa langkah yang dilakukan Pemkot Palu adalah menegur langsung dan melayangkan surat peringatan bahwa pengusaha yang membangun dikawasan pantai sudah sangat melanggar.
Lantas apakah setelah pelangaran tersebut lantas bangunan akan dibongkar maka ada sejumlah opsi yang diberikan apakah dalam bentuk pembongkaran ataukah dalam bentuk kompensasi atau ada rekayasa teknis lainnya

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*