Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka penerapan peraturan menteri dalam negeri no 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

Inilah yang mendasari dilaksanakannya pertemuan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Palu dr Reny A Lamadjido Sp PK M.Kes di ruang rapat Bantaya kantor walikota palu pada Jumat 28-05-2021 pukul 09.00 wita.

Adapun peserta rapat yang hadir yang mengikuti sosialisasi Permendagri no 77 tahun 2020 dan prnatausahaan SIPD adalah para kepala OPD di jajaran Pemkot Palu.

Adapun narasumber utama dari Direktur Perencanaan Daerah Kemendagri RI, Bahri didampingi sejumlah staf.

Wakil Wali Kota Palu berharap kepada para kepala OPD yang ikut sosialisasi agar menseriusi hal ini sebab pengelolaan sistem keuangan kita saat ini menuju ke sistem digitalisasi sesuai dengan Permendagri no 77 tahun 2020 dan pranatausahaan SPID.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Daerah Kemendagri menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan saat ini berbasis digital.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.

Itulah tujuan utama dari Permendagri no 77 tahun 2020 dan pranatausahaan SIPD dengan strategi menuju satu data satu sistem.

Hanya saja yang membedakannya pastinya dalam konteks belanja. Namun bisnis proses pada dasarnya sama disemua daerah

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*