Pemkot Palu Tanggung Iuran BPJS Ketenagakerjaan PHL hingga Jukir

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Harian Lepas (PHL) hingga juru parkir atau Jukir di jajaran Pemerintah Kota Palu ditanggung Pemkot. Kebijakan itu sebagai salah satu bentuk kepedulian Walikota Palu terhadap honorer dan jukir.

Kabid Perencanaan Bappeda Kota Palu Ahmad Rijal Arma, mengemukakan, berkat kebijakan Walikota, maka para PHL di tahun 2020 ini semua dijamin keselamatan kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk PHL yang sudah tertercover dalam penyusunan APBD tahun 2020 sebanyak 523 orang,” kata Rijal (15/9).

Dia merinci, PHL tersebut sebanyak 309 di Satpol PP, Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan 114 orang dan Dinas Perhubungan sebanyak 100 orang. “Selain PHL-nya para juru parkirnya juga kita telah masukkan dalam program Jamsotek sebanyak 900 orang,” ungkap Rijal.

Rijal mengatakan, dari 3.823 PHL di Kota Palu akan dimasukkan secara keseluruhan pada APBD Perubahan ini.

“Jadi, Semua PHL yang sudah masuk dan terdata serta honornya telah tercover di tahun 2020, akan ditanggung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam perubahan APBD, berlakunya di 3 bulan terakhir terhitung bulan Oktober 2020,” ungkapnya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu Amrullah menuturkan, ini adalah sebuah terobosan baru dari Pemkot Palu ini adalah yang pertama di Sulteng.

“Pak Walikota cukup perhatian terhadap non ASN atau tenaga honorer yang ada dengan memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian kepada PHL,” kata Amrullah.

Menurutnya dengan besaran premi sebesar Rp14 ribuan per orang itu tidak lagi dibebaskan kepada PHL namun semua telah di tanggung oleh Pemkot.

“Manfaatnya ketika terjadi kecelakaan ketika mereka mulai dari rumah menuju kantor selama bekerja dikantor dan termasuk dinas luar mengantar surat dan sebagainya jika terjadi kecelakaan itu sudah di cover sama BPJS ketenagakerjaan kerjaan dengan biaya rumah sakit tanpa batas berapapun biaya yang dibutuhkan akan di cover BPJS,” tuturnya.

Kata Amrullah untuk alokasi pekerja non ASN ini kita berikan kelas 1 untuk rumah sakit pemerintah sedangkan untuk kelas 2 diberi rumah sakit swasta.

“Jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia maka kita akan bayarkan senilai hampir Rp100-an juta kepada ahli warisnya,” ucapnya.

Kemudian tambahnya jika dirinya meninggal dalam kecelakaan kerja kita berikan bea siswa untuk 2 orang dengan jumlah maksimal Rp174 juta.

“Jaminan kematian yang diberikan oleh jika dia meninggal bukan karena kecelakaan kerja maka akan di berikan sebesar Rp42 juta untuk ahli warisnya. Tuturnya.

Kata Amrullah bahwa untuk daerah Sulteng kota Palu lah daerah yang pertama kali melakukan hal ini.

“Kota Palu ini yang pertama, dan untuk daerah atau kabupaten lain baru mulai merencanakan menerapkan hal seperti ini,” pungkasnya

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*