Dinsos Palu Belum Terima Juknis BLT Dampak Covid 19

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid 19 di Kota Palu.

Kepala Dinsos Palu, Romi Sandi Agung menjelaskan, informasi mengenai BLT memang telah digulirkan Presiden RI dan Menteri Sosial (Mensos). Yakni berupa uang tunai sebesar Rp600ribu selama 3 bulan berturut- turut, April, Mei dan Juni 2020.

Namun sejauh ini pihaknya belum mengetahui jumlah alokasi penerima BLT untuk Kota Palu.

“Belum ada petunjuk teknis mengenai siapa yang mendapat BLT ini,”ungkap Romi, dalam forum libu ntoeda virtual bertema strategi pemulihan mental masyarakat terhadap wabah Covid 19, Jumat 17 April 2020.

Romi dalam diskusi online itu juga menegaskan sejauh ini pihaknya belum membuka pendaftaran terkait penyaluran BLT tersebut. Ini kata dia untuk merespon informasi tentang adanya pengisian formulir ditengah tengah tengah masyarakat yang kini mulai terjadi. Serta penyerahan KTP dan kartu keluarga (KK).

“Kami dari dinas sosial belum memerintahkan untuk itu. Karena kami belum terima Juknisnya,”jelas Romi.

Dia menjelaskan, melalui dinas sosial, Pemkot Palu telah melakukan relokasi anggaran sebesar Rp10milyar lebih untuk jaring pengaman sosial sebagai dampak wabah Covid 19.

Dipergunakan antara lain untuk belanja antisipasi dampak sosial dan bantuan logistik bagi keluarga korban langsung Covid 19 dalam status positif, Orang Dalam Pengawasan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) serat Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Ini diestimasi dalam jumlah 1.250 kepala keluarga,”jelasnya.

Kemudian belanja bantuan logistik bagi 3.734 KK peserta padat karya dan 92 pengawas. Logisitiknya berupa beras dan gula
Kemudian logistik bagi sebanyak 36ribu jiwa penyintas. Baik di Huntara maupun shelter pengungsian.

“Kita anggarkan untuk penyintas berupa beras dan ikan kaleng,”ujar Romi.

Dari relokasi anggaran itu, Dinsos Palu juga mengalokasikan pengadaan bantuan logistik bagi para pelaku UMKM dan IKM dengan beras dan ikan kaleng.

“Karena jumlah UMKM dam IMK yang terdampak ini kurang lebih sebanyak 3600 pelaku usaha,”demikian Romi.

Forum libu ntodea virtual dipandu mantan Kepala Dinas Penataan Ruang Palu, Dharma Gunawan Mochtar. Selain Kadinsos Palu, Pemantik dalam diskusi ini diantaranya Plt Dirut RS Anutapura Palu, dr Heri Mulyadi, psicolog, M Basir serta testimoni dari seorang warga yang pernah ditetapkan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid 19, Minny.

(**/mdi/palu ekspres)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*