Kemudahan, Kendala Berusaha, dan Investasi di Kota Palu Pasca Bencana

Kegiatan libu ntodea yang di laksanakan oleh Bappeda kota palu, merupakan yang pertama ditahun 2020.

Acara ini diselengarakan di Millenium Water Park di jalan emmy saelan kecamatan palu selatan pada senin malam 24-02-2020.

Adapun tema yang diusung bertajuk ‘kemudahan dan kendala berusaha dan investasi di kota palu pasca bencana’. Dengan menghadirkan empat orang pemantik diskusi yaitu Dr. Slamet Riady Cante, akademisi pengamat kebijakan publik, Ridwan, dari DPD REI, Arthur Pangemanan dari Aspedo, dan Eka Komalasari selaku kepala PTSP kota palu.

Libu ntodea, yang dihadiri oleh unsur Perbankan, pengusaha lokal, OPD jajaran pemerintah kota palu, investor, pers, kelompok PKL, Camat dan lurah sekota palu.
dalam paparannya, Ridwan, mewakili REI, mengeluhkan sulitnya perizinan yang berlaku di pemerintah kota palu, hal ini disebabkan rantai birokrasi yang panjang, dan diperparah oleh aturan perizinan yang kerap kali berubah, dia mencontohkan pengurusan izin pengembangan pwrumahan, yang terletak di dua OPD yaitu tata ruang yang menerbitkan Keterangan Rencana Kota dan dinas perumahan pemukiman yang mengasistensi site plannya,

“kami harus mondar mandir mengurusnya” keluhnya.
belum lagi masalah penerapan Zona Rawan Bencana (ZRB) yang sangat membatasi para pengembang, padahal tanah tersebut sudah mereka miliki sebelum peta ZRB tersebut ada.
“dan ketika sampai pada tahap ini, eksekutif yang seharusnya mengekseskusi justru kehilangan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan dan terkesan saling lembar tanggung jawab” keluhnya.

Sedangkan Arthur Pangemanan, menekankan, bahwa yang dibutuhkan saat ini, tidak cukup hanya political will semata, justru saat ini pemerintah kota palu lebih membutuhkan political action, sebab itu yang lebih dibutuhkan oleh dunia usaha, apalagi dengan diberlakukannya omnibus law tentang cipta kerja, “tidak ada alasan lagi pemerintah memperlambat sebuah proses investasi, sebab spirit omnibus law tersebut adalah kecepatan pengambilan keputusan dibidang investasi dan meletakan para pekerja selaku faktor penting” jelasnya.Dr. Slamet Riady Cante, memberikan catatan tentang perlunya merubah mental birokrasi khususnya dibidang pelayanan publik, apalagi masih banyaknya tumpang tindih aturan dibidang investasi yang menyebabkan koordinasi menjadi kurang optimal. Beliau mencontohkan sistem di PTSP yang masih dianggap bermasalah oleh sebagian masyarakat, karenanya perlu affirmatif action, khususbya bagi para pengusaha lokal setelah kota palu tertimpa bencana setahun yang lalu.

Dari sebagian besar floor diskusi banyak menyoroti lambannya penyelesaian setiap kebijakan yang terkait proses investasi di kota palu, yang umumnya disebabkan oleh peraturan perundangan yang belum ditahu kepastian penyelesaiannya, seperti perda RTRW dan RDTR yang sangat terkait dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Sehingga menurut Alimuddin Paada, selaku legislatif provinsi sulawesi tengah dapil Kota Palu, perlu semua pihak bisa saling berkoordinasi dan memberikan informasi yang jelas terhadap upaya percepatan pembangunan kota palu pasca bencana, termaksud jika akan melaksanakan percepatan pembangunan, tetap harus berdasar aturan hukum yang berlaku.

Peliput: yusuf staf humas dan protokol pemkot palu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*