Workshop Program Kotaku Kota Palu, Hasilkan 9 Resolusi dan Komitmen

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi-Rekontruksi Kota Palu harus menjadi pedoman pembangunan seluruh stakeholder. Olehnya, selain menjadikan Peta Zona Rawan Bencana sebagai acuan, pemerintah Kota Palu saat ini tengah berupaya untuk merampungkan RTRW dan RPJMD yang disesuaikan dengan rencana pembanguan lima sektor pascabencana, meliputi pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial dan lintas sector. Demikian disampaikan Arfan, Kepala Bappeda Kota Palu dalam pembukaan Workshop Kota Tanpa Kumuh Kota Palu yang diselenggarakan di Hotel Kampung Nelayan pada Rabu (30/10).

Mewaliki Walikota, Kepala Bappeda juga memberikan apresiasi kepada Program Kotaku yang dalam pengananan bencana ikut berkontribusi dalam menangani sektor permukiman yang terdampak bancana. Kare

na, berdasarkan data Pemerintah, sektor yang paling banyak terdampak adalah infrastruktur permukiman, khususnya skala lingkungan yang hingga kini belum tertangan secara maksimal.

Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder penanganan bencana Kota Palu, yakni perangkat daerah, LSM, akademisi, Camat, Lurah dan BKM. Saat memaparkan materi Kebijakan Rehabilitasi-Rekonstruksi Pemerintah Kota Palu Pascabencana, arfan menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah agar beritindak tegas kepada masyarakat yang bersikeras membangun di kawasan zona merah. Mengingat, keamanan dan keselamatan warga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presley, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya agar penyaluran bantuan stimulan kepada warga terdampak bencana segera terdistribusi. Namun, aparat kelurahan  juga harus melakukan validasi data di lapangan untuk menghindari anomali data.

“Jangan sampai bantuan ini sampai ke orang-orang yang tidak berhak. Kita harus bahu-membahu memastikan warga masyarakat yang terdampak yang menerima bantuan itu” Tegas Presley.

Di sesi diskusi, beberapa Kepala Kecamatan Ulujadi dan Mantikulore menyampaikan aspirasi warga yang berharap agar kelurahan yang tidak tercakup dalam penanganan Program Kotaku melalui CERC juga bisa ditangani pada tahun 2020. Terkait hal ini, Kepala Bappeda mengatakan, Pemerintah Kota Palu telah menyampaikan surat usulan penanganan 15 kelurahan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman.

“Semoga usulan ini bisa dij

awab, sehingga semua kelurahan di Kota Palu bisa tersentuh” Jawab, Arfan.

Pada penghujung acara, para pihak yang terlibat dalam kegiatan menghasilkankan 9 (Sembilan) resolusi dan komitmen penanganan bencana di Kota Palu, yakni:

  1. Pemerintah Kota Palu bersama Perangkat Derah terkait merampungkan revisi RTRW Kota Palu agar menjadi acuan kegiatan pembangunan
  2. Selain revisi RTRW, Pemerintah Kota juga melakukan revisi RPJMD yang disesuaikan dengan rencana pembanguan 5 sektor pascabencana, yakni: pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor
  3. Pemerintah Kota Palu menyampaikan surat usulan penambahan lokasi 15 Kelurahan pada kegiatan CERC-Kotaku tahun 2020
  4. Kegiatan skala lingkungan CERC-Kotaku difokuskan kepada Air Minum, Sanitasi serta Prasarana dasar lainnya sesuai kebutuhan masyarakat
  5. Pemerintah Kelurahan dapat memanfaatkan dana kelurahan untuk mengakomodir kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang tidak tercakup dalam Program Kotaku
  6. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan senantiasa menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembangunan di kawasan Zona Rawan Bencana 4
  7. Pemerintah di setiap tingkatan, berperan dalam penanganan bencana sebab penanganan bencana menjadi masalah bersama
  8. Pokja PKP menunjuk personil yang bertugas mengelola pusat data Kotaku Sulteng untuk keperluan publikasi media
  9. Dalam melakukan validasi data, aparat kelarahan memperhatikan 3 hal utama pendataan, yakni: identitas kependudukan (KTP dan KK), bukti kepemilikan (sertifikast atau surat keterangan) dan tingkat kerusakan hunian

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*