Pemimpin Harus Berani Labrak Aturan Demi Percepat Pelayanan

Libu Ntodea dengan tema  ‘pemimpin strategis, peluang dan tantangan digelar Bappeda Palu di Kelurahan Panau Kecamatan Tawaeli Palu, Sabtu 19 Oktober 2019.

Hidayat, Wali Kota Palu dan Hidayat Lamakarate, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprop) Sulteng hadir langsung menjadi pemantik materi dalam diskusi rutin ini.

Sekpdaprov Sulteng, Hidayat Lamakarate dalam kesempatan itu mengupas seputar karakter pemimpin strategis. Bicara soal pemimpin Hidayat berhemat adalah mereka yang memiliki karakter baik.

Selalu hadir ketika dibutuhkan dan faham akan keinginan masyarakat.Selain juga mampu memberi suatu pelayanan sebelum diminta. Termasuk pemimpin yang peka untuk membuka ruang agar masyarakat bisa bekerja.

Saat ini dia menyebut pemimpin harus mengubah cara-cara kepemimpinannya. Dalam artian pemimpin harus mendudukkan posisinya sebagai pelayan masyarakat.

Dengan amanah yang diberikan, pemimpin seharusnya tidak bersikap dirinya yang harus dilayani. Atau merasa sangat dibutuhkan dengan kapasitasnya. Sikap demikian ungkapnya sering dijumpai dalam diri seorang pejabat lurah dimasa lampau.

“Dulu ada lurah seenak hati masuk kantor jam berapa. Karena merasa masyarakat membutuhkannya. Semisal untuk menandatangani surat keterangan domisili. Karena berfikir jam berapapun masuk, pasti masyarakat tetap menunggu,”ucapnya.

Karakter seperti diatas kata Hidayat sebenarnya ikut merusak karakter siapa pemimpin diatasnya. Karena kesalahan demikian, maka biasanya pemerintah yang akan mendapat sorotan masyarakat.

“Kadang jika lurah datang lambat maka pemimpin diatasnya yang akan disalahkan,. Karena itu struktur dibawah sangat dipengaruhi siapa pemimpinnya diatas”ujarnya.

Diapun menjelaskan, seorang pemimpin dalam mempercepat pelayanan harus sedikit berani ,’melabrak’ aturan dalam artian positif. Karakter demikian beber Hidayat sebenarnya terlihat dalam sosok Wali Kota Palu, Hidayat.

Sepengetahuannya, Wali Kota Palu pernah mengambil langkah strategis yang sedikit terpaksa melabrak aturan penggunaan anggaran daerah. Ini terjadi dalam upaya percepatan perbaikan ruas-ruas jalan dalam kota pascabencana.

Saat itu kata dia wali kota menggeser mata anggaran yang peruntukannya sudah ditetapkan dalam APBD. Untuk dialihkan membiayai perbaikan ruas jalan yang rusak akibat bencana silam.

“Dan kita sama-sama tau, pak wali saat ini bersitegang dengan pihak badan pertanahan nasional terkait upaya pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap,”beber Hidayat.

Sememtara Irwan Waris, Dosen Fisip Untad berpendapat, dalam pandangan teoritik, pemimpin strategik adalah bagaimana seseorang memiliki kemampuan menjadi motor penggerak. Menanamkan kepercayaan agar masyarakat ikut berpartisipasi. Karakter seperti ini tidak terjadi pada masa orde baru.

Dimasa orde baru kata Irwan, hampir seluruh program pembangunan digerakkan pemerintah. Dimana rakyat tidak boleh banyak bicara dan ikut terlibat dalam pembangunan.

“Dulu rakyat tak perlu banyak bicara. Tinggal menikmati. Sekarang diera reformasi ini tidak boleh dilakukan pemimpin,”katanya.

Rakyat menurutnya tak boleh jadi penonton. Maka pemimpin harus memberi arah. Sebagai pengendali dan lindung. Dan tak bisa hanya bekerja dielakang meja dan menunggu laporan.

Pemimpin strategis harus mampu menunjukkan apa yang sebenarnya dituju. Selalu menyukai tantangan agar membuat dia lebih kreatif. Pemimpin yang menginspirasi dan memerintah sekaligus mengerjakan.

Paling penting, seorang pemimpin jelas Irwan harus memiliki integritas. Tidak berpikir akan mendapat apa. Tapi apa yang diberikan. Kemudian terbuka akan kritik, masukan sepahit apapun.

“Dan tidak memandang lawan politiknya sebagai lawan. Berani ambil resiko serta belajar dari pengalaman karena dia gemar mempelajari sejarah,”sebutnya

Sementara itu, Wali Kota Hidayat menjelaskan, pihaknya dalam mengelolah pemerintahan mendorong pemanfataan anggaran secara akuntabel, rasional dan transparan.

Dalam proses penganggaran ditingkat OPD, pihaknya melakukan verifikasi secara ketat. Lalu melibatkan unsur akademisi, praktisi, dan pers dalam proses perencanaan rencana kegiatan dan anggaran.

Hasilnya kata dia, tahun 2019 ini anggaran OPD berhasil dirasionalisasi  sekitar Rp130milyar. Menurutnya pemerintahan yang baik bermula dari penganggaran yang akuntabel, responsif dan transparan.

“Tahun 2017 kami pernah asistensi RKA OPD sebesar Rp152milyar. Ini kami alihkan untuk bangun jalan, taman dan sarana lainnya,”demikian Hidayat.

Dalam libu ntodea, Bappeda Palu juga mengahdirkan Hapri, seorang budayawan. Hapri dalam kesempatan itu mengungkap bahwa, karakter kepemimpinan seseorang sebenarnya sudah bisa tergambar ketika masa kanak-kanak.

“Diperadaban masa lampau akan tercermin geokultural. Bahwa ada titah dalam diri setiap individu. Sejak kecil hingga dewasa dalam diri pemimpin,”katanya.(mdi).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*