Bappeda Wacanakan Program OPD Dibahas Melalui Libu Ntodea

Tiga tahun sudah forum libu ntodea diselenggarakan Pemkot Palu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Membahas dan menjaring masukan publik terkait isu strategis dari segala aspek.

Forum rembuk publik ini, kini terus berbenah. Memperluas cakupan isu. Termasuk berencana mengembangkannya menjadi wadah untuk membahas permasalahan program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu.

Kepala Bappeda Palu, Arfan mewacanakan, kendala pelayanan publik dan program yang dialami ditingkat OPD bisa dibahas melalui forum libu ntodea. Karena menurutnya, masih banyak permasalahan dalam perumusan kebijakan OPD yang butuh masukan publik.

“Jadi kedepan, jika ada OPD yang bermasalah, itu bisa dibawa ke forum libu untuk didiskusikan,”ungkap Arfan, dalam rapat evaluasi forum, Senin 7 Oktober 2019.

Wali Kota Palu jelas Arfan menginginkan forum libu ntodea ini menjadi patron Pemkot Palu dalam mengakomodir masukan publik.

“Ketika ada masalah di OPD, pak wali ingin hal itu dibawa ke forum libu,”ujarnya.

Arfan mencontohkan, salahsatu permasalahan pelayanan publik yang belakangan mencuat adalah terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap korban bencana yang menjadi wajib pajak.

Hal ini menjadi kendala di badan pendapatan daerah Kota Palu. Sebab, OPD tersebut masih menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) bagi wajib pajak yang bangunannya telah rata dengan tanah akibat bencana.

“SPPT tetap dicetak tapi rumahnya suda tidak ada. Ini menarik untuk didiskusikan,”kata Arfan.

Demikian halnya pola pemungutan pajak dan retribusi badan pendapatan daerah. Arfan menyebut, sejauh ini dinas menyandarkan dasar pemungutan persentase pajak dan retribusi berdasarkan target.

“Bahkan ada yang dipungut pajak dan retribusi tidak sesuai ketentuan,”ungkapnya.

Beragam permasalahan publik yang mencuat di badan pendapatan tersebut menurut Arfan, perlu dibicarakan bersama. Sehingga pelayanan publik berjalan optimal dan transparan.

“Tinggal bagaimana nanti pengurus di forum menyusun konsepnya,”demikian Arfan.

Dalam rapat evaluasi forum, mengemuka beberapa isu strategis yang dianggap penting untuk segera diangkat sebagai materi pembahasan.

Mulai dari permasalahan pedagang kaki lima (PKL) dan kaitannya dengan tata ruang kota. Tentang penerangan jalan umum, kehidupan anak-anak di lokasi pengungsian, radikalisme, serta pemanfaatan taman-taman di Kota Palu. Isu tersebut rencananya akan diangkat melalui tujuh kali pertemuan libu ntodea. (mdi/palu ekspres)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*