Setiap pembangunan di Palu wajib bernuansa mitigasi bencana

Lokakarya Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai upaya mengatur kembali tata kelola pembangunan daerah berbasis mitigasi bencana, kegiatan itu berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kota Palu, Jumat (23/8/2019

BAPPEDAPALU – Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mewajibkan setiap pelaksanaan pembangunan kabupaten bernuansa mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi dampak dan risiko bencana saat terjadi-waktu lagi.

Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Palu Imran Lataha saat menghadiri konsultasi publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), di Palu, Jumat, mengatakan pembangunan berbasis mitigasi bencana guna guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

Pemerintah Kota Palu, katakan dia, teruskan memperkuat perencanaan kualitas pascagempa, tsunami dan likuefaksi dengan maksud agar antisipasi kebaruan dapat dilakukan sejak dini.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi Ibu Kota Sulawesi Tengah adalah perlunya proses perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan semua aspek baik ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan.

“Hal ini perlu diselesaikan dan terakomodasi semua kepentingan dalam prinsip keberlanjutan dan tanggap mitigasi kebencanaan,” ujar Imran yang juga mantan Inspektur di Pemkot Palu.

Ia menjelaskan, pembangunan bernuansa mitigasi bencana sangat terkait dengan perencanaan pembangunan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan, sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Palu yang lebih berkelanjutan.

“Pemkot meminta agar semua pihak dapat bersinergi dan berpadu dalam proses persiapan KLHS dan dokumen perubahan RPJMD Kota Palu 2016-2021,” katanya menambahkan.

Ia juga meminta, hal ini juga berkelanjutan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang RDTL) yang kesemuanya merangkul kepentingan kebencanaan.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah tim ahli penyusun KLHS yang juga akademisi Universitas Tadulako Palu, lembaga terkait lainnya di jajaran Pemkot Palu, pemangku kepentingan dan masyarakat.

(* Tulisan Ini diambil dari Situs Antara News.com Terbitan Jumat, 23 Agustus 2019 12:49 WIB)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*