Masyarakat Minta Pemkot Mengkaji Kembali Rencana Pembangunan Tanggul Tsunami

BAPPEDAPALU – Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Palu melakukan kajian kembali, terkait rencana pembangunan tanggul tsunami sepanjang Teluk Palu yang diusulkan pemerintah Jepang, melalui Japan international Cooperation Agency (JICA).

Desakan itu menguat dalam dialog publik rencana pembangunan tanggul tsunami di Teluk Palu, yang dilaksanakan Forum Libu Ntodea di salah satu café di Kota Palu, Sabtu (25/5/2019).

Wakil Rektor IAIN Palu, Abidin Djafar  menyatakan dukungannya atas program pemerintah mengurangi risiko bencana. Abidin meminta pemerintah melakukan riset terlebih dulu sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

 “Bahkan bila perlu kita selaku umat muslim, harus melaksanakan shalat istikharah untuk menentukan pilihan yang paling tepat, apakah mangrove atau tembok,” katanya.

Sejarawan Kota Palu, Andi Actho mengungkapkan berdasar catatan sejarah, Teluk Palu merupakan kawasan yang cocok untuk mangrove. Hampir semua kawasan sepanjang Teluk Palu tumbuh mangrove. 

“Kawasan pesisir Teluk Palu berdasarkan sejarah, merupakan kawasan yang pernah ditumbuhi banyak tanaman mangrove, contohnya seperti di kelurahan Silae,” ujarnya.

“Sebenarnya ini harus dikembalikan. Mungkin ini menjadi titik edukasi bersama, bahwa cocok atau tidak cocoknya hutan mangrove, saya kira kita harus melihat kembali sejarah,” imbuhnya.

Menurut akademisi Fakultas Pertanian Untad, Nur Sangadji, Teluk Palu bisa ditanami mangrove, karena tanaman ini berbagai macam jenisnya.

“Jangan sampai salah memahami tentang ekosistem mangrove, bahwa mangrove itu hanya bisa ditanam di daerah-daerah  tertentu saja atau mangrove itu tidak bisa ditanami didaerah yang tanahnya berpasir,” tegas Nur Sangadji.

Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan sependapat dengan peserta forum, pembangunan tanggul di sepanjang pesisir pantai harus dikaji dulu.

Pernyataan Arfan didukung Kabid Data dan Informasi Bappeda Kota Palu Ibnu Mundzir, pemerintah akan melakukan pengkajian terhadap rencana tersebut.

“Pemerintah akan mengkaji pilihan yang akan diterapkan, apakan tembok penahan tsunami atau penanaman mangrove. Intinya pemerintah mengutamakan tingkat keselamatan masyarakat Kota Palu dan meminimalkan risiko bencana,” jelas Ibnu.***

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*