Perwali Bukan Undang-Undang

walikotaJumat, 19 Maret 2010

Pemkot Harus Segera Susun Raperda Soal Tambang Poboya

PALU-Kebijakan Pemkot yang mengeluarkan Perwali (Peraturan Walikota) untuk penertiban tambang emas di Poboya tidak bisa dijadikan dasar hukum sebagai perangkat menertibkan aktivitas di sana. Pasalnya Perwali hanya sebuah aturan yang berisi tentang teknis pelaksanaan di lapangan dari sebuah aturan perundangan yang memiliki kekuatan hukum kuat. Perwali tidak mengandung dasar hukum yang kuat. Sorotan itu disampaikan salah seorang pemerhati hukum, Syarif Edward SH MH.

Dosen Hukum Administrasi Negara (HAN) di Unismuh Palu itu mengatakan, tidak ada unsur penyimpangan ketika Pemkot menerbitkan Perwali. Hal itu sah-sah saja. Karena Perwali termasuk dalam tindakan diskresi Pemkot untuk menghentikan polemik tambang Poboya. “Karena situasinya waktu itu memang sangat darurat. Genting. Kalau Pemkot tidak terbitkan otomatis akan terjadi pertumpahan darah di sana. Antara penambang dan aparat penegak hukum. Perwali jadi jalan damainya. Tetapi bukan berarti Perwali harus jadi dasar hukum sebagai regulasi tetap di sana,” ujarnya panjang lebar.

Diskresi itu kata dia dalam istilah Hukum Tata Negara disebut freies Ermmesen dilakukan sebagai bentuk kebebasan bertindak atau mengambil keputusan pada pejabat publik yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri. Tetapi lanjutnya, perlu diingat bahwa Perwali itu sifatnya hanya sebagai pelengkap asas legalitas. “Yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya kebebasan atau diskresi pada pejabat publik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Itu artinya harus ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perwali itu. Perwali aturan pelaksana saja,” tegasnya.

Menurutnya, agar tidak menjadi sebuah masalah hukum, Pemkot sebaiknya segera merancang sebuah perundangan dalam bentuk Rancangan Perda Tentang Tambang Poboya. “Perwali tidak masuk dalam sistem hirarki perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” urainya.

Tentunya dalam menyusun Raperda itu nantinya kata Syarif Pemkot harus tetap mengacu pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pengolahan sumber daya alam oleh negara. “Saya kira Pemkot harus segera buat ini. Karena Perwali nggak punya dasar hukum sama sekali dan tidak memuat sanksi di dalamnya. Dan Perwali boleh dijalankan sebagai aturan pelaksana dari aturan perundangan yang diakui dan berlaku dalam sistem hirarki perundang-undangan,” pungkas Syarif.

Sumber : Radar Sulteng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*