RAPERDA IPR CONDONG KE TAMBANG EMAS

DSCI1486Kerangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) masih tumpang tindih. Pasalnya belum diketahui arah tujuan perdanya, karena melihat fungsi kerangka ranperda IPR ini dikatakan bersifat umum. Dan dalam Raperda ini mengarah kesemua masalah pertambangan, tapi kalau dikaji lebih dalam malah didalam Raperda ini ternyata lebih cenderung ke pertambangan emas.

Hal tersebut diungkap anggota Badan Legislatif (Banleg) Hamsir kepada Media Alkhairaat Selasa (25/5/2010) ditengah sela-sela pembahasan Raperda di ruang rapat DPRD Kota Palu.
Menurutnya, sangat kelihatan Raperda ini masih banyak pasal-pasal yang perlu diperjelas, karena arah persyaratannya dominan ke pertambang emas. Padahal tambang lainnya seperti galian C juga membutuhkan perda, agar pengelolaannya dapat terarah dan ramah lingkungan, tapi dalam Raperda IPR ini yang dikatakan bersifat umum, malah lebih condong ke tambang emas, olehnya Raperda IPR ini perlu diperjelas lagi.
“Raperda ini masih tumpang tindih. Olehnya masih banyak pasal-pasalnya yang harus diperjelas sebelum ditetapkan,” kata Hamsir.

Hamsir mempertegas lagi, semestinya persyaratan yang ada dalam Raperda IPR, tidak dicantumkan disini tapi diatur dalam Perwali nantinya. Karena kalau disini diatur dikhawatirkan ada pertambangan nantinya tidak diatur dalam Perda IPR ini.
Selain itu, raperda IPR yang mengatur masalah perizinan, diharapkan jangan sampai mempersulit para penambang dan usaha kecil, sehingga mereka merasa diberatkan pada pengurusan izin, padahal mereka juga tidak berpenghasilan besar.
“Dalam Raperda ini, jangan sampai mempersulit usaha kecil yang hanya berpenghasilan berapa saja,” ujar Hamsir.

Sumber: Media Alkhairaat – Palu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*