STUDI PENGEMBANGAN INDIKATOR KOTA HIJAU DI KOTA PALU

Kota HijauKota Palu memiliki cita-cita menjadi Kota Hijau dan merupakan peserta Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2011/2012, pemahaman akan apa yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah Kota Hijau adalah hal yang utama. Dengan Visi yang dimiliki Kota Palu tahun 2010 – 2015, yang dirumuskan sebagai: “Kota Teluk Berbasis Jasa Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Berwawasan Ekologis”, terlihat bahwa telah ada upaya dan cikal bakal menuju Kota Hijau, dimana pengetahuan akan kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang merupakan konsep besar Green City, dan harus dipahami dengan baik.

Studi ini merupakan telaah pada salah satu Indikator Kota Hijau yaitu Green Land Use and Buildings yang merupakan salah satu kriteria dalam indikator Kota Hijau. Studi ini fokus pada upaya mengidentifikasi Fungsi Lahan dan Bangunan di Kawasan Studi, termasuk menganalisis komposisi perbandingan Bangunan dan Lahan (Kavling) pada masing-masing sampel, kaitannya untuk melihat RTH Privat yang ada saat ini. Dari sini dapat dilihat kondisi partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH Privat. Selain itu juga dilakukan penelusuran pengetahuan masyarakat tentang Kota Hijau.

Hasil penelitian Studi Pengembangan Indikator Kota Hijau untuk Kota Palu, khususnya pada aspek Fungsi Bangunan dan Ruang Terbuka Hijau memperlihatkan bahwa untuk mencapai Kota Hijau, diperlukan pendidikan, pembinaan, dan pengawasan akan aktivitas yang dilakukan masyarakat Kota Palu, khususnya di Kawasan Penelitian. Berikut ini disampaikan hal-hal penting sebagai hasil utama dari penelitian ini.

1. Berdasarkan Aspek Tata Guna Lahan dan Fungsi Bangunan, memperlihatkan di Kawasan Penelitian:
a. Ada 2 Jenis Kavling, yaitu Kavling Tunggal (76) dan Kavling Campuran (21).
b. Pemanfaatan Lahan untuk Bangunan ada pada 4 Fungsi, yaitu: Fungsi Hunian sebanyak 48 Unit (32%); Fungsi Keagamaan 2 Unit (1.33%): Fungsi Usaha 90 Unit (60%); dan Fungsi Sosial Budaya 10 Unit 6.67%).
2. Berdasarkan Aspek Status kepemilikan lahan dan bangunan bervariasi, terdiri dari: Lahan Milik Sendiri, Lahan Sewa, dan Bangunan Sewa. Dari 97 Kavling, terdapat 72 Kavling atau Lahan Milik sendiri (74.22%) dan 25 Lahan Sewa (25.77%). Berdasarkan Status kepemilikan Bangunan, dari 150 bangunan, 115 merupakan Bangunan Milik Sendiri (76.67%); 10 Bangunan Sewa (6.67%); dan 25 Sewa Lahan, bangunan dibangun oleh penyewa (16.67%); serta 1 Bangunan Mesjid yang tidak memilki status kepemilikan dan dianggap milik bersama warga.
3. Berdasarkan Aspek legalitas kehadiran bangunan, dari 150 bangunan 72 bangunan diakui memiliki IMB dan 77 bangunan diakui tidak memiliki IMB. Sebagian besar bangunan tidak memiliki IMB, yaitu 52.00%; Bangunan memiliki IMB sebesar 48.00%.
4. Berdasarkan Aspek Material Dinding Bangunan, material dinding yang dominan digunakan adalah material dinding dari batu bata dan kayu.
5. Berdasarkan Aspek Ruang Terbuka Hijau, terlihat sebagai berikut:
a. Ruang Terbangun Hunian menyumbang 9.615,50 M2 RTH atau 3,23% dari Total Luas Ruang Terbangun Hunian. Kondisi ini memperlihatkan masih kurangnya sumbangan RTH Privat yang berasal dari Ruang Terbangun Hunian. Rincian sumbangan RTH Privat dari Ruang Terbangun Hunian adalah: (a) Berasal dari Hunian Kavling Tunggal sebesar 3.083,23 M2; (b) Berasal dari Hunian Kavling Campuran sebesar 6.532,25 M2.
b. Ruang Terbangun Non Hunian (Keagamaan, Usaha, Sosial Budaya) menyumbang 152.515,45 M2 RTH atau 51.24% dari Total Luas Ruang Terbangun Non Hunian.
c. RTH Privat Terbesar diperoleh dari Kavling Fungsi Bangunan Sosial Budaya; dengan jumlah bangunan sedikit (10 Unit atau 7% dari jumlah bangunan), Fungsi Sosial Budaya menyumbangkan RTH Privat terbesar di kawasan ini, dengan KDB 15.99% dan KDH sebesar 24.40%; sedangkan Fungsi Usaha dengan jumlah bangunan terbesar (90 Unit atau 60% dari jumlah bangunan), dan luas kavling yang lebih besar dari Fungsi Sosial Budaya, menyumbangkan RTH lebih kecil diperlihatkan dengan KDB 40.72% dan KDH 9.35%; Fungsi Hunian dengan RTH lebih kecil lagi diperlihatkan dengan KDB 43.27% dan KDH 1.36%; dan Fungsi Keagamaan dengan KDB 32.19% dan KDH 0%.
d. Sumbangan RTH Privat terbesar hanya berasal dari 33 Kavling, atau 34.02% dari jumlah Kavling di Kawasan Penelitian, yang ditandai dengan KDB rendah yaitu antara 5-39%. Adapun sepertiga kavling atau sebesar 65.98% dari jumlah kavling menyumbangkan RTH Privat yang lebih kecil, yaitu antara 41 – 100%. Bahkan ada 4 kavling dengan KDB 100%, dan 4 Kavling dengan KDB 90%; Artinya, sumbangan RTH Privat pada tiap kavling di Kawasan Penelitian tidak merata.
e. Walaupun Potensi RTH Privat dari Ruang Terbangun cukup besar yaitu 70.19%, berdasarkan pengamatan sebagian besar dalam kondisi tidak hijau dan tidak terawat, yaitu sebesar 84.54%.
f. Tempat sampah terdapat di 12 Kavling yang RTH nya ‘hijau’ dan di 39 Kavling yang RTH nya ‘tidak hijau’. Dengan demikian terdapat 51 Kavling yang memiliki tempat sampah, atau sebanyak 52.57% . Sedangkan sebanyak 46 Kavling lainnya tidak memiliki tempat sampah atau sebanyak 47.42%. Komponen pelengkap RTH seperti tempat sampah sangat penting dimiliki setiap Kavling, bahkan harus dimiliki setiap bangunan jika dalam 1 Kavling terdapat lebih dari 1 bangunan. Dengan adanya tempat sampah, diharapkan kualitas lingkungan makin baik dan RTH akan lebih berkualitas.
g. Kontribusi RTH Privat di Kawasan Penelitian juga dapat dilihat dari Komposisi Kavling yang spesifik, yaitu berdasarkan Kavling Tunggal dan Kavling Campuran. Hasil Analisis RTH berdasarkan Komposisi Jenis Kavling, adalah sebagai berikut:
(1) RTH Privat yang berasal dari Kavling Tunggal sebesar 47.30%, dengan rincian:
– RTH Hunian: 1.05%
– RTH Non Hunian: RTH dari Fungsi Keagamaan 0,18%; RTH dari Fungsi Usaha 19.99%;
– RTH dari Fungsi Sosial Budaya 26.10%.
(2) RTH Privat yang berasal dari Kavling Campuran (Hunian, Non Hunian: Fungsi Keagamaan, Fungsi Usaha, Fungsi Sosial Budaya sebesar 7,17%)
(3) Total RTH Privat 54,47%
h. Penyumbang RTH terbesar di Kawasan Penelitian berasal dari Fungsi Sosial Budaya
pada Kavling Tunggal dengan luas RTH sebesar 26,10%.
6. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran diri dari semua pihak warga kota, merupakan syarat utama untuk mensukseskan program Kota hijau di Kota Palu. Hasil penelitian memperlihatkan masih banyak ditemukan warga yang tidak mengetahui dan memahami apa yang dimaksud Kota Hijau, padahal pengetahuan masyarakat sangat penting untuk dapat berpartisipasi dengan baik.

REKOMENDASI

Pemerintah dan Masyarakat Kota Palu perlu berbenah untuk mewujudkan Kota Palu sebagai Kota Hijau, yaitu kehidupan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Terkait dengan terwujudnya Green Land Use and Buildings (Kualitas Tata Guna Lahan dan Bangunan) yang baik, berdasarkan hasil penelitian ini disampaikan rekomendasi seperti yang diuraikan di bawah ini:
1. Dalam rangka menciptakan pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang teratur, hijau, dan ramah lingkungan, dalam arti terciptanya lahan dan bangunan yang tertata dengan baik maka:
a. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan pengawasan pemanfaatan lahan, baik lahan yang digunakan oleh pemiliknya, maupun lahan yang digunakan oleh penyewa lahan.
b. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan pengawasan pendirian bangunan-bangunan semi permanen.
2. Tidak adanya pengawasan terhadap pemanfaatan Lahan Sewa dan tidak adanya pengawasan terhadap pendirian bangunan semi permanen, menyebabkan hadirnya bangunan-bangunan yang tidak teratur serta melanggar garis sempadan bangunan. Alternatif solusinya adalah melakukan pembinaan masyarakat, melalui diterbitkannya Ijin Pemanfaatan Lahan Sewa/ Lahan dan Ijin Pendirian Bangunan Bukan Permanen. Sehingga setelah terjadi kesepakatan sewa lahan, ataupun ketika pemilik lahan akan memanfaatkan lahannya sendiri, segera bermohon untuk mendapatkan Ijin Pemanfaatan Lahan Sewa/ Lahan sekaligus Ijin Mendirikan Bangunan Bukan Permanen. Dengan adanya proses ini, pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan semi permanen/ bangunan bukan permanen dapat dikendalikan.
3. Ijin Pemanfaatan Lahan Sewa/ Lahan memuat aturan mengenai standar Kualitas Tata Guna Lahan dan Bangunan yang diijinkan di lokasi tersebut.
4. Lakukan pengawasan saat Lahan Sewa/ Lahan akan dimanfaatkan/ didirikan bangunan.
5. Dalam rangka keteraturan penataan bangunan dan mencapai kondisi kawasan terbangun yang berkualitas, Pemerintah Kota Palu dalam mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan agar konsisten dengan Rencana atau Standar yang berlaku, terkait dengan: Garis Sempadan Bangunan; Jarak Bangunan (Samping Kanan, Samping Kiri, Bagian Belakang; Koefisien Dasar Bangunan; Koefisien Lantai Bangunan); selain itu IMB juga perlu dilengkapi dengan Koefisien Dasar Hijau; Jumlah Lantai Bangunan; dan Ketinggian Bangunan.
6. Dalam rangka mencapai komposisi RTH yang proporsional, sumbangan RTH Privat sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kota perlu memberlakukan keharusan mengelola RTH Privat di semua kavling dengan memperhatikan Garis Sempadan Bangunan, KDB, dan terselenggaranya KDH minimal.
7. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Kota Palu untuk mencapai Kota Hijau, terutama mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menciptakan RTH Privat dan tercapainya KDH yang ideal maka dengan melihat kondisi saat ini perlu melakukan Revitalisasi Lahan dan Bangunan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan dan bangunan, terdiri dari penertiban RTH, serta diberlakukannya wajib melaksanakan KDH, yang termuat dalam IMB dan Ijin Pemanfaatan Lahan (Sewa maupun Lahan Sendiri).
8. Pemerintah Kota Palu perlu melakukan pendidikan bagi masyarakat kota melalui penyuluhan, terkait dengan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam menciptakan RTH Privat dengan KDH (Koefisien Dasar Hijau, atau lahan yang benar-benar digunakan untuk unsur tanaman) minimal setengah dari luas RTH Privat.

Buku ini merupakan Laporan Akhir dari Kegiatan Studi, kepada segenap Pihak yang telah berperan dalam persiapan hingga selesainya studi ini, kami sampaikan terima kasih.

1 Comment

  1. Semoga cita-cita Kota Palu yang ingin menjadikannya Kota Hijau segera terealisasi…amin
    2 tahun yang lalu pernah mengunjungi beberapa temat wisata di kota Palu ternyata kota ini memiliki beberapa destinasi wisata yang menakjubkan yang tidak kalah dari kota lainnya. Jika di tunjang dengan tata kelola yang baik serta kerjasama darisemua pihak maka cita-cita tersebut pasti terlaksana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*