BAPPEDA KOTA PALU MENGKOLABORASIKAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bappeda Palu (31/1)- Untuk lebih optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, diperlukan keseriusan dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, hal itu diungkapkan oleh Ibnu Mundzir, SP. M.Eng selaku Kepala Bidang Data dan Informasi, saat ditemui diruang kerjanya.

Menurutnya, besaran alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) Kota Palu belumlah cukup, hal ini ditunjukan oleh alokasi anggaran kemiskinan yang tersebar di 12 PD berjumlah Rp 249 milyar dengan persentase 32,2 dari belanja langsung APBD Kota Palu Tahun  2018. “Karena itu masih dibutuhkan kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak, bukan saja hanya dari pemerintah namun dari swasta dan masyarakat” terangnya.

“Karena itu semua pihak harus lebih jeli dalam memilih program kegiatan yang dianggarkan serta dapat fokus pada pemanfaatan Basis Data Terpadu sebagai sasaran untuk penanggulangan kemiskinan, swasta pun diharapkan juga dapat memanfaatkan data tersebut”, tegas Ibnu.

Berdasarkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan tergambar bahwa standar kemiskinan di Kota Palu masih berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar. Fakta tersebut didasarkan pada ketidakmampuan masyarakat Kota Palu dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari hari.

Lebih lanjut Ibnu menjelaskan, bahwa terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha menjadi penyebab masyarakat miskin di Kota Palu khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan data BPS 2018, diperoleh bahwa jumlah masyarakat miskin Kota Palu adalah 25,50 ribu jiwa atau 6,74 persen dari jumlah penduduk Kota Palu berjumlah 379,7 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah pada 2017 menunjukkan tingkatan angka paling rendah, maka tingkat kemiskinan Kota Palu jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi. (GN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*