Kota Palu Terbaik I Perencanaan Pembangunan Daerah*

Kota Palu mendapatkan penghargaan pembangunan daerah tahun 2018, setelah dua kali masuk nominasi dan hanya masuk rangking ke 5 secara nasional. penghargaan ini untuk pertama kalinya berhasil disabet Kota Palu. Penghargaan dari Presiden RI, Joko Widodo Kepada Wali Kota Palu, Hidayat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Perencanaan Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin (30/4/2018).

Wali Kota Palu, Hidayat, mengatakan bahwa pelaksanaan lomba pangripta ini sebagai ajang penilaian dokumen, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang sudah dimulai sejak tahun 2011, formatnya sedikit berubah yang menjadi tujuan utama dari rencana kerja pemerintah (RKPD). dengan format baru capaian dan prosedur pelaksanaannya, “paparnya, selasa (1/5/2018)

Hal ini perlu dilakukan yaitu setiap daerah harus memastikan program kegiatannya benar – benar hasil yang tepat, dampak dan manfaatnya sesuai dengan perencanaan yang sifatnya strategis, yaitu RPJMD.

Maka Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, daftar nama yang berubah menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah. Tahun 2018 ini Kota Palu berhasil Mengungguli kota Palembang dan Kota Surakarta.

Kota Palu melalui beberapa tahapan untuk berhasil menjadi terbaik satu. Hal yang menjadi bahan saat penganugrahan Pangripta Tahun 2018 adalah konsistensi antar dokumen perencanaan, dari RPJMD hingga RKPD, yang kemudian dilakukan adalah keluaran dan hasil dari pelaksanaan program / kegiatan yang dilakukan dan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten / kota.

nilai tukar yang kini lebih lengkap dengan hanya beberapa dimensi, namun juga pencapaian pembangunan daerah. Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 untuk tiga provinsi terbaik, tiga kabupaten terbaik dan tiga kota terbaik. penjurian dilakukan melalui proses berjenjang dengan menggunakan berbagai pihak, termasuk dari kalangan profesional, akademisi dan juga praktisi pembangunan.

Objek dan Ruang Lingkup RDP (RKPD), RKPD, RKPD dan inovasi yang dikembangkan dan jelas.

Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio dan Indeks Wilayah.

untuk itu kedepan Kota Palu terus memotifasi diri dengan beberapa inovasi yang dikedepankan oleh Pemerintah Kota Palu, yang dianggap sebagai pemecah masalah dibidang perencanaan adalah Musrenbang Inklusi, pembukaan partisipasi masyarakat melalui perpustakaan dan pemangku kepentingan pemangku kepentingan perlibatan tim pendamping Pemerintah Kota Palu.

disamping itu lanjutnya, yang mengesankan dari tim penilai adalah agregat capaian hasil Pembangunan Kota Palu, yang dapat dibuktikan oleh APBD terhadapinggi IPM (Indeks Pembanguna Manusia) yang mencapai tingkat Sangat Tinggi, dan juga menurunkan tingkat yang terus menerus dengan penurunan APBD yang terus meningkat untuk pembelanjaan masyarakat dan pemenuhan hajat hidup orang baanyak, ungkap Hidayat.

Untuk mengolah sesuatu yang lebih besar, pasalnya tim juri terdiri dari para pakaryang yang tidak kompetensinya ditingkat, seperti dari media massa, akademisi, profesional, organisasi profesi dan beberapa eselon II dikementrian / lembaga.

langkah-langkah untuk memasukkan dokumen-dokumen, perencanaan dan tanggung jawab, dan tanggung jawab dari tingkat provinsi oleh bappeda provinsi dan tingkat pusat di Bappenas.

“Kota Palu sendiri, sudah kali kedua, tembus ketingkat nasioanl, belum lama ini berhasil mencapai hasil optimal, sebagai upaya terbaik tingkat nasional,” ujarnya.

ditambahkan kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, semoga prestasi ini membuat pelaku pembangunan semakin rendah hati, dan tidak terjebak dalam euforia berkepanjangan. “perencanaan itu adalah sebuah proses yang dinamis dan tanggung jawab setelah menjadi dokumen adalah memastikan, berbagai frase dan target yang tertera dalam dokumen dapat terkawal sampai ketingkat outcome yang bermanfaat secara nyata bagi masyarakat Kota Palu,” jelas Arfan.

penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2018 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2018 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2018.

kemudian terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2017 dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2018 dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembvangunan dalam RKPD 2018 dengan pagu anggaran.

selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan PN RKP 2018, serta tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap arah kebijakan prioritas nasional politik, hukum pertanahan dan keamanan.

kecakapan dalam melayani masyarakat, mengawal pemerintahan dan ketertiban, mengelola keuangan, dan menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembanguna menjadi indikator.

* berita Diambil dari koran Mercusuar pada Tanggal 02/05/2018

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*