Pemerintah Kota Palu melaksanakan Musrenbang Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 dan Musrenbang RKPD Kota Palu tahun 2019

Wali Kota saat membuka kegiatan Musrenbang Tahun 2018

Pemerintah Kota Palu, selasa sampai rabu (21-22/3) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 dan Musrenbang RKPD Kota Palu tahun 2019, bertempat di The Sya Regency Palu.

Musrenbang dibuka langsung oleh Wali Kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si, dihadiri oleh berbagai pihak, baik dari pemerintahan maupun swasta, NGO, serta Perwakilan Dari Lembaga Profesi dan Utusan Masyarakat dari 46 Kelurahan di 8 Kecamatan.

Dalam sambutannya Hidayat, mengatakan bahwa sistem dalam perencanaan pembangunan Kota Palu dibuat berlapis-lapis dalam proses asistensinya, dengan harapan program kegiatan yang bersumber dari visi dan misi Kota Palu dapat konsisten dan dapat dilaksanakan secara realistis, rasional dan proporsional, sehinga jika tidak merujuk pada kaidah itu maka dengan berat hati akan kami coret, tegas Hidayat.

Hidayat berharap pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD tahun 2016-2021, betul-betul bisa menangkap dan memasukkan dalam rencana kerja, konsisten dengan visi pembangunan Kota Palu yaitu Palu Kota Jasa, Berbudaya dan Beradat dilandasi iman dan Taqwa.

Menurut Arfan, selaku Kepala Bappeda Kota Palu, bahwa tidak dipungkiri dalam era keterbukaan dan demokrasi saat ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan dengan mengikuti kehendak masyarakat dimana wajib mengakomodir proses demokrasi dengan mengikut sertakan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Konsep tersebut mengindikasikan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, tidak hanya mengusulkan atau ikut serta dalam setiap jenjang perencanaan dan pembangunan, namun lebih dari pada itu hak masyarakat ikut pula mengawal dan mengawasi pembangunan yang telah di tetapkan secara bersama

Saat ini merebak apatisme masyarakat dalam melihat konsep dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, bahwa kegiatan tersebut  hanya sekedar sebaai rangkaian bentuk formalitas belaka, tanpa menghasilkan bentuk konkrit  pembangunan yang dirasakan masyrakat, karena seringnya usulan dari bawah, hilangkan ditengah jalan tanpa adanya penjelasan dari Bappeda.

Menyempurnakan rancangan perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan RKPD kota palu tahun 2019, merupakan media konsultasi publik bagi segenap pemangku kepentingan daerah untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan kota palu tahun 2016-2021

Peserta Musrenbang Tahun 2018

Untuk mendapatkan masukan akhir untuk penyempurnaan perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan RKPD kota palu tahun 2019 yang dirinci berdasarkan prioritas pagu dana menurut fungsi perangkat daerah yang akan dijadikan sebagai dasar menentukan kebijakan anggaran tahun 2019.

Arfan, menambahkan  “yang perlu kita perhatikan kedepannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan yang akan menuju kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palu, dan kami perlu mengingatkan bahwa untuk merumuskan perencanaan anggaran yang nantinya akan dibukukan kedalam dalam Dokumen APBD itu berasal dari 4 unsur yang salah satunya adalah bahan yang berasal dari perencanaan button up planning.”

Dalam paparan tentang arah kebijakan ekonomi Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, Miyono selaku Pimpinan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis baik skala level Kabupaten/Kota, Provinsi maupu level Nasional  yang berguna untuk menentukan arah kebijakan kedepannya, agar pembangunan ekonomi menjadi terarah.

Miyono menambahkan bahwa kondisi perekonomian baik global, nasional, maupun provinsi saling berkaitan satu sama lain sehingga kita yang hidup kota palu tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Kondisi pertumbuhan perekonomian dunia sekarang ini katakanlah mengalami penurunan, baik level global maupun nasional terkena dampaknya. Jadi pertumbuhan ekonomi dunia belum tumbuh secara baik, hal ini terlihat dari menggeliatnya perekonomian Negara-negara terdekat di Indonesia yang pertumbuhannya masih sedikit mengalami kenaikan.

Harapannya melalui musrenbang ini dapat diperoleh penajaman arah kebijakan ekonomi mikro yang lebih menyentuh masyarakat miskin, karena merekalah sebagai pihak yang pertama  kali merasakan permasalahan, jika kondisi ekonomi tidak berlangusng secara normal, pungkas menutup arahannya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*