Penataan Ruang Kawasan Tengah Palu Dibahas di FGD

Membahas berbagai isu strategis tentang penataan ruang akwasan tengah Kota Palu berjalan cukup alot, di sebuah focus group discussion (FGD) yang digelar di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu di aula Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sulteng, Minggu (13/11).
Dalam FGD tersebut, menghadirkan tim ahli Dr Alimuddin Paada, dan beberapa narasumber yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya, khususnya di bidang lingkungan hidup. Antara lain Dr. Christian Tinjambate, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang DPRP Kota Palu, IR Uhud P. Mangkona MT. Menariknya, menurut Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Tata Ruang DPRP Kota Palu, Irvan ST MT, output dari kegiatan diskusi itu akan melahirkan kajian lingkungan terhadap progrma dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Tengah Kota Palu.

Dijelaskannya, RDTR itu berpijak pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu, dengan menggunakan filosofi Souraja (banua oge) yaitu Gandaria (teras depan) Tatangana (ruang tengah) dan Poavua (ruang belakang/dapur). Dalam implementasinya, kawasan Gandaria atau teras depan Kota Palu itu adalah kawasan yang berhadapan dengan teluk Palu, mulai dari Kecamatan Tawaeli masuk dan memutar dalam kota menuju Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi.

Sedangkan, Kawasan Tengah, yang disebut dengan kawasan Tatangana, adalah kawasan yang terbangun. Di dalamnya merupakan kawasan pemerintahan, perdagangan dan bisnis, serta permukiman penduduk. Posisinya berada di belakang kawasan Gandaria, dimulai dari Tawaeli, lalu masuk ke Terminal Mamboro, Talise, kantor gubernur, kantor walikota, kompleks pertekoan, kelurahan kawatuna, bandara mutiara hingga petobo, kecamatan tatanga, kelurahan kabonena, duyu, balaroa, donggala kecil, silae, berakhir di watusampu.

Selanjutnya, kawasan Poavua, kawasan yang oleh pemerintah disebut kawasan yang Tidak Terbangun, artinya kawasan yang dilindungi, karena di dalamnya ada Taman Hutan Rakyat (Tahura) dan Hutan Lindung.

“Inilah yang didiskusikan dalam FGD kali ini. Berbaga isu strategis dibahas, khususnya terkait dengan masalah lingkungan yang ada di Kawasan Tengah Kota Palu. Semua permasalahan, termasuk di dalamnya masalah PKL liar, dan sebagainya,” papar Irvan.

Seperti hari Minggu kemarin, yang merupakan hari kedua digelarnya FGD (digelar dua hari, Sabtu dan Minggu). Diskusi telah memasuki bagian akhir untuk disimpulkan. Berbagai masukan telah disampaikan dalam rekomendasi yang dirumuskan oleh seluruh peserta yang menjadi narasumber dalam FGD tersebut.

Isu PKL menjadi pembahasan utama, yang dalam rekomendasi dirumuskan agar program pemerintah Kota Palu dapat dipatuhi oleh PKL. Misalnya dengan hadirnya kawasan perdagangan, PKL bisa berlaku tertib. Tentu saja perumusan selalu mengelaborasikan dengan berbagai masalah terbuurk yang akan dihadapi oleh Pemkot Palu terhadap permasalahan hadirnya PKL. (Harian Umum Radar Sulteng/mch)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*