Reklamasi Dihentikan Secara Permanen Sudah Tepat

Dampak aktivitas reklamasi pantai Teluk Palu yang kini sudah diberhentikan, sangat merusak kelestarian dan kealamian kawasan pantai. Biota laut yang terdapat di sekitar area reklamasi terganggu dan terancam.

Hal itu ditegaskan pengamat hukum lingkungan sekaligus akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr. Lembang Palipada SH MH, saat dimintai pendapatnya terkait reklamasi Teluk Palu yang berlangsung di Pantai Talise dan Pantai Taman Ria, Lere.

“Kealamian pantai Teluk Palu yang sudah ada sebelumnya, sekarang sudah rusak. Ini sebenarnya jangan dibiarkan,” kata Lembang disambangi di kediamannya, di Palu, Jumat (4/11).

Tenaga pengajar Fakultas Hukum Untad ini menilai, aktivitas reklamasi di Teluk Palu yang telah diberhentikan total sudah tepat. Apalagi pemberhentiannya sudah dilakukan lembaga terkait dan berdasarkan regulasi yang ada.

“Memang harus dihentikan. Karena itu tadi, sangat merusak potensi bawah laut daerah ini,” katanya setuju.

Diketahui, sejak Senin (31/10) secara de jure aktivitas reklamasi pantai Teluk Palu sudah dihentikan oleh Kementrian Agraria dna Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemda Provinsi Sulteng dan penyidik PNS. Diberhentikannya aktivitas reklamasi ditandai dengan pemasangan plang pengumuman yang terpasang di tujuh titik kawasan pantai Teluk Palu. Selain plang pengumuman dipasang di area reklamasi, Pantai Talise dan Pantai Taman Ria, pemasangan plang juga dilakukan di Pantai Buluri, Mamboro, dan Tawaeli.

Pengumuman di plang tersebut berisi, larangan untuk mengubah peruntukan wilayah perairan laut dan kawasan pesisir di Teluk Palu. Ini berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Palu tahun 2010 – 2030 pasal 39, menetapkan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat.

Untuk sanksi bagi pelanggar, tertuang dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentan gpenataan ruang. Yakni dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak Rp. 5500 juta.

Rembang menyatakan bahwa pelaksanaan reklamasi di Pantai talise dan Pantai Taman Ria,s ebenarnya belum sesuai peruntukkannya. Malah terkesan hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

“Misalnya kepada par apetani garam dan para nelayan. Karena adanya reklamasi di situ, mereka sudah menjadi korbannya. Dan kalau merujuk ke Perda Kota Palu nomor 16 tahun 2011, kawasan pantai Teluk Palu diperuntukkan kawasna pariwisata. Pertanyaannya, apakah reklamasi teluk Palu bertujuan peningkatan potensi kawasan pariwisata?” tambahnya.

Bila beberapa pihak mengklaim tujuan reklamasi untuk pengembangan pembangunan, itu sah-sah saja. Akan tetapi harus memperhatikan faktor lahan kosong di Kota Palu. Kalau saja kota ini tidak memiliki lahan kosong yang dapat dijadikan untuk pengembangan pembangunan bagi pengusaha atau investor, barulah reklamasi dilakukan.

“Jika masih banyak lahan kosong, kenapa harus reklamasi menjadi piilihannya,” tukas Lembang prihatin.

Kemudian, jika reklamasi tetap juga dilakukan, mestinya melalui berbagai pertimbangan. Seperti peruntukkannya bagi kawasan pantai yang akan dijadikan area pariwisata.

“Tapi benar-benar untuk peningkatan kawasan yang tidak memiliki pesona pariwisata. Sehingga menjadi kawasan yang menjadi idola objek pariwisata. Kalau tujuannya bukan untuk itu, sebaiknya jangan dulu ada reklamasi,” ujarnya menganalisa.

Masih kata Lembang, kalau dilihat secara hukum sesuai perundang-undangan yang berkalu, aktivitas reklamasi Teluk Palu yang dikoordinir oleh beberapa perusahaan sebagai pengembang, sangat jelas melanggar. Sebab berdasarkan RTRW Kawasan Pantai, sudah ditegaskan.
“Penjelasan Perda ini kan sudah jelas. Artinya, yang berakitan denga aktivitas penimbunan kawasan pantai, itu tidak diperbolehkan lagi alias dilarang secara permanen. Mau ditafsirkan bagaimana lagi. Sudah jelas kok,” ujarnya.

Ke depan, Lembang berharap ketegasan secara permanen yang telah dikeluarkan oleh Kementrian ATR/BPN besarma Pemda Provinsi Sulteng dan Penyidik PNS, yang telah memasang plang pengumuman pelarangan reklamasi, harus dipahami secara utuh oleh pihak pengembang maupun Perusda Palu yang terlibat dalam reklamasi. Sehingga akan jadi jelas duduk masalah sebenarnya. Kalau sudah dilarang ya dilarang.

“Pemerintah juga, saya kira harus memberi semacam kejelasan terkait hal ini sejak awal. Jangan seperti yang terjadi sekarang. Aktivitas reklamasi sudah sempat berjalan, terus tiba-tiba secara tegas melarang berlangsungnya kegiatan reklamasi. Kasihan juga, ada pihak yang dirugikan di sini, yakni pengusaha,” sarannya.

Karena, bagaimanapun, reklamasi Teluk Palu sudah dilakukan, sangat berbenturan dengan aturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditegaskan Kementrian ATR/BPN, Pemda Provinsi Sulteng, dan penyidik PNS dalam plang pengumuman yang telah dipasang. (Harian Umum Radar Sulteng/sur)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*