MUSRENBANG, TARIKAN ANTARA PRAGMATISME DAN IDEALISME PEMBANGUNAN

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau lazim disebut Musrenbang telah menjadi istilah yang popular dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penggangaran diderah di negara Indonesia, sehingga oleh sebagian analis menyebutnya sebagai “anak kandung” dari penerbitan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (SPPN).

Secara implisit bahwa nyawa dari setiap pelaksanaan Musrenbang pada setiap tingkatan adalah adanya jaminan terlaksananya asas partisipasi masyarakat yang menjiwai pada keseluruhan rangkaian prosesnya, namun nyatanya dalam aplikasi pelaksanaannya dilapangan Musrenbang belumlah sepenuhnya mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis.

Pelaksanaan Musrenbang belumlah sepenuhnya menjadi ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat dan kelompok civil society lainnya, terlebih lagi pada sebagian kelompok masyarakat rentan, yaitu kelompok wanita, orang miskin, anak dan kelompok marginal lainnya, khususnya dalam hal menyuarakan aspirasi dan kebutuhan dasarnya.

Faktanya adalah kelompok masyarakat rentan ini acapkali terkalahkan bahkan tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan diwilayahnya sendiri, padahal asasinya merekalah yang paling dahulu menerima akibat buruk jika intervensi program dan kegiatan tersebut tidak terlaksana.

Tulisan ini dibuat untuk coba mendiscovery secara singkat tentang berbagai ambiguitas pelaksanaan musrenbang, berdasarkan pengalaman yang ditemui dilapangan, agar dapat secara bersama dicarikan “obat’ yang tepat bagi “penyakit” yang dirasakan oleh masyarakat, agar kedepannya pelakanaan Musernbang bukan lagi terpersepsikan sebagai suatu rutinitas yang sunyi dari partisipasi masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Tarikan Pragmatisme.

Dalam berbagai literatur tentang perencanaan pembangunan, maka ada benang merah yang bisa menghubungkannya menjadi suatu pedoman dalam diskusi ini khususnya untuk memberikan arah tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan, bahwa pembangunan adalah suatu perubahan yang disengaja dan direncanakan yang diikhtiari untuk merubah keadaan dari keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki (dzulumati ilanur…).

Dalam konteks ini perencanaan adalah bagian dari proses manajemen pembangunan yang terdiri dari siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian. Dalam keseluruhan silus tersebut terselip satu pertanyan besar yaitu megapa perencanan dalam hal ini Musrenbang menjadi penting untuk terus diberikan pembobotan agar pelakasanaannya benar-benar memenuhi standar ataupun kaidah yang sesuai dengan spirit yang mendasarinya yaitu partisipasi dan dialogis serta berkeadilan terhadap kelompok yang rentan.

Simpul idealismenya terletak dari statemen dari Nicholas White seorang direktur Crisis Group International , yang menyatakan bahwa “if we fail to plan, we plan to fail”. Jika kita gagal dalam merencanakan, maka berarti kita merencanakan kegagalan.

Tarikan pragmatisme justru sering terjadi pada saat proses penyusunan perencanaan pembangunan, yaitu prosesnya lebih dominan berorintasi pada proses politik dan proses teknokratik, ketimbang proses partisipatif yang merupakan darah proses pembangunan.

Sebenarnya secara normative dalam UU system perencanaan pembangunan nasional tersebut, sudah membuka peluang untuk mengarus utamakan proses partisipasi tersebut , cuma sayang eksplisit operasionalisasi dari makna partispasi itu sendiri kurang mendapat proporsi penjelasan secara rinci.

Penulis : Ibnu Mundzir (Kasubag Perencanaan Program Bappeda & Penanaman Modal Kota Palu)
Di Publish Oleh : Administrator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*