MUSRENBANG, TARIKAN ANTARA PRAGMATISME DAN IDEALISME PEMBANGUNAN

Implementasi musyawarah perencanaan pembangunan atau lazim disebut Musrenbang telah menjadi istilah yang populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penggangaran diderah di negara Indonesia, demikian halnya dengan pengembangan yang dikembangkan sebagai “anak kandung” dari undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN ).

Secara implisit, setiap pelaksanaan Musrenbang setiap kali ada dukungan yang terlaksananya asas partisipasi masyarakat yang menjiwai pada seluruh rangkaian prosesnya, namun nyatanya dalam penerapannya dilapangan. Musrenbang belumlah mendukung pengembangan semangat musyawarah yang dapat membantu partisipatif dan dialogis.

Pelaksanaan Musrenbang belum menjadi ajang yang bersahabat bagi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil lainnya, lebih lanjut tentang kelompok masyarakat rentan, kelompok perempuan, orang miskin, anak-anak dan kelompok marginal lainnya, khusus dalam hal menyuarakan aspirasi dan kebutuhan.

Faktanya adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap acapkali ini terkalahkan bahkan tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan diwilayahnya sendiri, padahal asasinya merekalah yang paling membutuhkan perbaikan program intervensi dan kegiatan ini tidak terlaksana.

Tulisan ini dibuat untuk coba mendiscovery secara singkat tentang berbagai ambiguitas pelaksanaan musrenbang, berdasarkan pengalaman yang ditemui dilapangan, agar dapat secara bersama dicarikan “obat’ yang tepat bagi “penyakit” yang dirasakan oleh masyarakat, agar kedepannya pelakanaan Musernbang bukan lagi terpersepsikan sebagai suatu rutinitas yang sunyi dari partisipasi masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Tarikan Pragmatisme.

Dalam berbagai literatur tentang perencanaan pembangunan, maka ada benang merah yang bisa menghubungkannya menjadi suatu pedoman dalam diskusi ini khususnya untuk memberikan arah tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan, bahwa pembangunan adalah suatu perubahan yang disengaja dan direncanakan yang diikhtiari untuk merubah keadaan dari keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki (dzulumati ilanur…).

Dalam konteks ini perencanaan adalah bagian dari proses manajemen pembangunan yang terdiri dari siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian. Dalam keseluruhan silus tersebut terselip satu pertanyan besar yaitu megapa perencanan dalam hal ini Musrenbang menjadi penting untuk terus diberikan pembobotan agar pelakasanaannya benar-benar memenuhi standar ataupun kaidah yang sesuai dengan spirit yang mendasarinya yaitu partisipasi dan dialogis serta berkeadilan terhadap kelompok yang rentan.

Simpul idealismenya terletak dari statemen dari Nicholas White seorang direktur Crisis Group International , yang menyatakan bahwa “if we fail to plan, we plan to fail”. Jika kita gagal dalam merencanakan, maka berarti kita merencanakan kegagalan.

Tarikan pragmatisme yang paling penting pada proses perencanaan pembangunan, yaitu proses yang lebih dominan pada proses politik dan proses teknokratik, yang melibatkan proses partisipatif yang merupakan proses pembangunan.

Secara normatif dalam UU sistem perencanaan pembangunan nasional ini, sudah tersedia peluang untuk mengarusutamakan proses partisipasi tersebut, hanya sayang menjelaskan operasionalisasi dari makna partispasi yang sudah kurang mendapat penjelasan lengkap.

Penulis: Ibnu Mundzir (Program Perencanaan Kasubag Bappeda & Penanaman Modal Kota Palu)
Di Publish Oleh : Administrator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*