IMB Ruko di Palu Akan Dievaluasi

Dalam waktu dekat Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam hal ini Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) akan mengevaluasi seluruh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan dan Rumah Toko (Ruko) yang tersebar dalam wilayah Kota Palu.

Kepala DPRP Kota Palu, Rahmat Kawaroe mengatakan, rencana tersebut dilakukan untuk memastikan terkait peruntukan bangunan sesuai izin yang dimiliki.

Menurutnya, berdasarkan fakta di lapangan, banyak bangunan atau Ruko yang mulai mengubah atau menambah bangunannya.

“Bisa jadi perubahan serta penambahan itu sudah menyalahi izin yang dipegang oleh pemilik bangunan. Makanya kita akan melakukan evaluasi kembali untuk memastikan apakah itu sesuai dengan peruntukkan atau tidak,” tandasnya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Kata Rahmat, bagi Ruko yang membangun Kanopi (teras) yang tidak sesuai ketentuan dan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang telah ditetapkan, akan diberi tindakan.

“Kita harus mulai evaluasi dalam waktu dekat. Ada atau tidak anggarannya, kita tetap jalan,” kata Rahmat.

Namun sebelum turun lapangan, tambah Ramhat, pihaknya terlebih dulu menyurati seluruh pemilik bangunan dan ruko, agar menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bangunan dan dokumen pendukung lainnya.

Menurutnya, evaluasi awal akan dimulai dari Kecamatan Palu Barat. Pasalnya, Kecamatan tersebut yang paling terpadat bangunan ruko. Karena berdasarkan catatan yang ada, terdapat 685 bangunan ruko.

“Boleh jadi ada yang belum memiliki IMB sama sekali dan struktur, atau bisa jadi ada yang memiliki IMB tapi bangunannya sudah tidak sesuai dengan gambar dalam IMB,” tandasnya.
Kata dia, dalam proses evaluasi, jika terdapat bangunan yang belum memiliki IMB, maka pemilik diarahkan untuk segera mengurusnya. Selain itu, pihaknya juga mensosialisasikan proses kepengurusan IMB. Demikian juga bagi yang telah menyalahi peruntukkan atau mengubah struktur bangunannya.

“Ini sifatnya mempermudah masyarakat. Kami akan arahkan secara baik untuk mengurus dan mengubah izin sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Selain mengevaluasi IMB, lanjut Rahmat, pihaknya juga akan melakukan kontro terhadap pengajuan IMB baru. Kontrol tersebut akan dikonsentrasikan pada pola pembuatan septic tank agar secara teknis bisa mendukung sanitasi lingkungan.

Menurutnya lagi, dari 81 persen warga Kota Palu yang menggunakan septic tank, 55 persen di antaranya tidak memenuhi syarat secara teknis.

“Yang tidak memenuhi syarat teknis ini dapat mengganggu sanitasi lingkungan. Sebab, hampir sebagian besar masyarakat juga mengkonsumsi air dari hasil sumur suntik. Nah, umumnya jarak septic tank dan sumur suntik itu tidak memenuhi standar teknis,” jelasnya lagi.

Sementara bagi septic tank yang telah memenuhi syarat teknis, akan diarahkan untuk dilakukan penyedotan secara rutin.

“Masih banyak hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan tata ruang kita. Tapi ini kita lakukan secara perlahan. Kita fokus pada evaluasi IMB dulu,” pungkasnya. (Pos Palu/dne)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*