Peluncuran RPJMN 2010-2014

Pada hari Rabu sore, 3 Februari 2010, bertempat di Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat pada Rapat Kerja Pemerintah, Presiden RI telah meluncurkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2010. Turut hadir menyaksikan peluncuran Perpres tersebut adalah para Menteri KIB II dan Kepala UKP4, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), para Gubernur seluruh Indonesia, Staf Khusus Presiden, Kepala LPNK, dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia.

Penyusunan RPJMN ini merupakan tugas pemerintah yang diamanatkan kepada Bappenas dan tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU SPPN menyatakan bahwa dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat tiga bulan setelah Presiden dilantik.

Secara umum perencanaan yang disusun di dalam dokumen tersebut merupakan penerjemahan dari visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, serta mengakomodasi arahan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN 2010-2014 merupakan tahap kedua dari RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun 3 (tiga) misi jangka menengah, yaitu pertama, melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan ketiga, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yang bertema memperkuat sinergi antarbidang pembangunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Di dalam rencana berbagai bidang tersebut, diletakkan pengarusutamaan pembangunan yang meliputi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik serta kesetaraan gender. Di samping itu, didalam Buku II ini juga ditekankan 4 (empat) isu lintas bidang, yaitu penaggulangan kemiskinan, perlindungan anak, perubahan iklim, serta pembangunan kelautan berdimensi kepulauan. Terakhir, Buku III menguraikan pembangunan wilayah Indonesia, yang dibagi ke dalam 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah jangka menengah adalah pertama, mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali; kedua, meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar wilayah untuk mendukung perekonomian ; dan ketiga, meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah. Penyusunan ketiga buku tersebut diarahkan untuk dapat menyinergikan perencanaan pembangunan, baik sektoral maupun regional untuk mencapai prioritas nasional jangka menengah.

Lebih jauh lagi, semua rencana kerja ini disusun lebih realistis dan implementatif. Rencana kerja yang disusun dilengkapi dengan indikator dan sasaran yang terukur sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas dari pelaksanaan rencana tersebut. Perkuatan akuntabilitas juga ditekankan melalui kejelasan institusi penanggung jawab dan pelaksana setiap program dan kegiatan.

Di dalam penyusunannya, dokumen perencanaan ini telah diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasikan dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dokumen ini menampung tiga hal utama, yakni dengan memperhatikan, pertama, visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan; kedua, pelaksanaan National Summit yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders, serta ketiga, pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 yang bertujuan untuk menyosialisasikan 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional dan mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat luas.

RPJMN ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan, baik pada tingkatan kementerian/lembaga di pusat dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing serta masyarakat pada umumnya. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBN 2011 yang akan kita mulai segera untuk dapat mewujudkan visi pembangunan jangka menengah kita, yaitu terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan.
Presiden menyerahkan Buku RPJMN 2010-2014 kepada tiga Menko (Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra), Kepala Badan Penanggulangan Bencana, dan enam Gubernur (DKI Jakarta, Sumut, Jabar, Kalteng, Sulut dan Papua).

Penulis : Humas Bappenas
Di Publish Oleh : Administrator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*