Pemda Ikut Serta Membangun Kelistrikan di Daerahnya

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009, pasal 3 dan 4, dijelaskan mengenai adanya kewenangan serta tanggung jawab dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya membangun dan mengusahakan ketenagalistrikan di daerah, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Hal ini yang disampaikan Dr. Abdullah Iskandar SH, MH, usai diskusi mengenai ketenagalistrikan dilihat dari sisi aspek hukum konstitusional yang diselenggarakan Rabu (31/8) di Kampus Universitas Tadulako, Palu.

Abdullah Iskandar menerangkan, pada pasal 3 ayat 1 UU Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009, disebutkan bahw apenyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Kemudian, dilanjutkan pada pasal 4 ayat 1, juga disebutkan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

“Kedua pasal tersebut secara konstitusional jelas menegaskan mengenai adanya tanggung jawab dan peran yang juga seharusnya dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam ikut serta membangun kelistrikan di daerahnya. Bisa melalui Badan Usaha Milik Daerah, maupun dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung PLN maupun pihak lainnya yang akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh,” jelas Abdullah Iskandar, yang juga Dosen Fakultas Hukum Untad.

Tampil sebagai narasumber dalam kesempatan diskusi yang diadakan di Ruang Video Conference Mahkamah Konstitusi yang berada di kampus Fakultas Hukum Untad adalah Dr. Abdullah Iskandar SH MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Untad, dan GM PLN Wilayah Suluttenggo Ir. Baringin Nababan MBA sebagai pembicara tamu.

Pada kesempatan itu, Baringin Nababan menyampaikan mengenai kondisi penyediaan ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah, termasuk sejumlah program pembangunan pembangkit baru dan juga jaringan transmisi yang membutuhkan adanya dukungan seluruh stakeholder.

“Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tadulako, termasuk Ikatan Alumninya, sehingga kami dari PLN dapat menyampaikan seputar perkembangan usaha penyediaan ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah. Semoga apa yang kami sampaikan, bisa mendapat dukungan dari semua stakeholder, terutama dari kalangan kampus agar target kami membangun infrastruktur kelistrikan di Sulawesi Tengah demi memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendorong perekonomian di daerah dapat tercapai,” ucap Baringin Nababan lugas.

Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016 – 2025 di Sulawesi tengah, akan dibangun pembangkit baru dengan total kapasitas 595 MW dan jaringan transmisi baru sepanjang 2,444 kms.

Ketua penyelenggara, Syamsu Thamrin SH MH, menyampaikan bahwa Diskusi Publik yang diprakarsai oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Untad ini mengambil topik, “Problematika Ketersediaan dan Ketercukupan Energi Listrik di Sulawesi Tengah: Antara Pemenuhan Kewajiban Konstitusional dan Realitas Teknis”.

Diskusi ini selain diikuti oleh Civitas Akademika pada Fakultas Hukum Untad seperti Dosen dan Mahasiswa, juga diikuti pengurus dan anggota ikatan alumni Fakultas Hukum Untad dan tamu undangan lainnya, termasuk Kepala Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah Ir. Bambang Soenaryo M.Eng.

Melalui kegiatan diskusi ini, selain untuk membagun komunikasi antara pihak kampus dengan PLN, juga diharapkan akan memberikan tambahan masukan bagi pemerintah Daerah mengenai bagaimana mencari solusi bersama mengatasi permasalahan kelistrikan di Sulawesi Tengah. (Harian Umum Radar Sulteng/fdl)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*