Selain Lahan, Warga Juga Tuntut Ganti Rugi Bangunan

Soal rencana Pemerintah Kota Palu melakukan relokasi di sepanjang sempadan sungai, mendapat protes juga penolakan dari sejumlah warga yang tinggal di bantaran sungai Palu itu.
Salah seorang warga, Jalan Lembu, Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Ira (40) mengatakan bahwa pemerintah boleh-boleh saja melakukan relokasi atau memindahkan warga. Namun, sebelum melakukan pemindahan, pemerintah harus menyediakan lahan baru.

“Kita sudah dengar isu itu dan kita juga sudah diberitahu oleh pemerintah setempat,” ujarnya.

Lanjutnya, tak hanya menyediakan lahan, namun juga ganti rugi bangunan yang dibongkar.

“Kalau hanya lahan begitu saja, ya kami menolak untuk dipindahkan. Dapat uang dari mana kita bangun rumah lagi,” terangnya.

Hal serupa juga diungkapkan warga Jalan Rajamoili, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan besusu Barat, Ningsih (47).

Ningsih mengaku menolak rencana Pemerintah Kota Palu yang akan memindahkan mereka pada 2017 mendatang. Menurutnya, belum tentu lahan yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan lahan mereka saat ini. Bukan hanya soal lokasi, tetapi soal air dan pasokan listrik.

“Selagi kebutuhan kita itu tidak terpenuhi, maka kami menolak relokasi pemerintah itu,” tandasnya.

Terkait dengan larangan membangun di sempadan sungai, pernah diungkapkan oleh Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu, Ramhat Kawaroe ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palu baru-baru ini.

Rahmat mengatakan jarak yang sebenarnya membangun dari sempadan sungai adalah 50 meter dari tanggul.

“Kenyataan saat ini pemukiman warga dibangun sangat dekat dengan sungai,” tuturnya.
Lanjut Rahmat, bangunan warga yang sudah terlanjur dibangun di sepadan sungai rata-rata mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang. Seharusnya, sebelum mengeluarkan izin, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu.

“Saya tidak tahu apakah pihak yang mengeluarkan izin benar-benar tidak mengetahui soal itu,” sebutnya.

Untuk itu, pemerintah saat ini hanya bisa melakukan sosialisasi melarang warga membangun di sepadan sungai. Untuk memindahkan warga bisa saja dilakukan jika anggaran mencukupi.

“Memindahkan warga bukan hanya modal air liur, kita harus memikirkan lokasinya, airnya, listriknya, bahkan jalannya,” pungkasnya. (Harian Umum Radar Sulteng/jcc)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*