Kemiskinan Kronis

Perhatian pemerintah untuk menanggulangi populasi miskin menyetujui kian besar, terindikasi dari kian memperbesar anggaran yang digelontorkan.

Pada tahun 2007, dana besar yang dikucurkan untuk penduduk miskin sebesar Rp 54 triliun dan tahun 2008 dialokasikan menjadi Rp 62 triliun. Selain anggaran, pemerintah juga mengumpulkan berbagai program pengentasan penduduk miskin, tersebar di berbagai lembaga pemerintah. Program-program itu antara lain terdiri dari bantuan uang tunai, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan.

Celakanya, meski bantuan untuk penduduk miskin itu datang bertubi-tubi, hasil yang diperoleh belum memuaskan. Selama Maret 2006-Maret 2007, angka kemiskinan hanya turun 0,17 persen, yaitu dari 17,75 persen pada Maret 2006 menjadi 16,58 persen pada Maret 2007. Atau, jumlah penduduk absolut hingga 2,13 juta orang, terdiri dari 39,30 juta pada Maret 2006 menjadi 37,17 juta pada Maret 2007 (BPS, 2007).

Ditengarai, penurunan populasi miskin pada saat terjadi pada populasi miskin sementara (kemiskinan sementara), tetapi tidak lebih dari populasi miskin kronis (kemiskinan kronis). Terjadi kemiskinan sementara karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak populis, dan bencana alam. Jumlah penduduk yang terperangkap kemiskinan sementara meningkat pada saat krisis tahun 1997, kenaikan harga BBM, bencana alam, seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami pada waktu lalu.

Sementara miskin kronis hadir meski tanpa krisis, kebijakan tak populis dan/ atau bencana. Namun, krisis ekonomi dan fenomena lain memperparah kehidupan penduduk yang tergolong miskin kronis itu. Atas dasar itu, upaya penurunan miskin sementara lebih mudah dilakukan dibandingkan miskin kronis. Ini mengisyaratkan upaya penurunan penduduk miskin di masa datang kian sulit dilakukan karena mengerucut pada miskin kronis.

Kurang percaya diri

Ditengarai, salah satu faktor penyebab sulitnya mengentaskan penduduk miskin kronis adalah kurang percaya diri. Umumnya, penduduk yang terjerat kemiskinan kronis merasa tidak yakin nasibnya dapat berubah. Tidak sedikit yang beranggapan, menjadi miskin merupakan takdir. Ditengarai, ketidakpercayaan diri penduduk miskin kronis itu terkait rendahnya kapabilitas yang dimiliki.

Ada dua unsur penting yang mendasari kapabilitas penduduk, pendidikan, dan kesehatan. Umumnya, penduduk miskin kronis memiliki derajat pendidikan dan kesehatan rendah, menyebabkan mereka selalu kalah bersaing, yang pada gilirannya menimbulkan rasa tidak percaya diri.

Pada kasus ekstrem penduduk miskin kronis tidak dapat melakukan kegiatan apa pun terkait rendahnya derajat kesehatan yang dimiliki. Pemulihan kesehatan penduduk miskin kronis dimaksud memerlukan biaya amat besar. Pemerintah India mengeluarkan biaya 30 miliar dollar AS untuk mengatasi kekurangan zat besi bagi penduduk miskin agar pulih dari ketidakberdayaan (UNDP, Asia-Pacific Human Development Report, 2006).

Dengan kapabilitas rendah, tak heran jika pemberdayaan penduduk miskin kronis dalam pembangunan dan kegiatan sosial-ekonomi menjadi rendah. Cukup masuk akal sebab bagaimana mungkin mampu berpartisipasi jika perut kosong, tenaga kurang, dan otak sulit berpikir.

Perlu perhatian

Agar program pengentasan penduduk miskin pemerintah “nyambung” dengan karakter penduduk miskin kronis, lebih dulu perlu dilakukan pemulihan kepercayaan diri. Ini bukan perkara mudah karena menyangkut perubahan habitus, yaitu perubahan dari soft ke strong culture. Istilah strong culture termanifestasi dalam kebiasaan tidak mudah menyerah, disiplin, bersemangat, dan bekerja keras.

Pentingnya strong culture sebagai kunci kemajuan mengingatkan kita pada Korea Selatan. Huntington dalam bukunya, Culture Counts, menulis, kunci kemajuan Korea Selatan adalah pada semangat, kerja keras, disiplin, suka berinvestasi, dan menghargai pendidikan. Maka, agar penduduk miskin kronis memiliki strong culture antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas dasar penduduk melalui pendidikan dan kesehatan.

Namun, peningkatan kapabilitas dasar dimaksud tidak mudah dilakukan penduduk miskin kronis. Meski pemerintah memfasilitasi peningkatan kapabilitas dasar itu, misalnya melalui bantuan pendidikan dan kesehatan gratis, tidak mudah bagi penduduk miskin mengakses fasilitas dimaksud. Sebab, untuk mengakses fasilitas itu, penduduk miskin harus memiliki bukti identitas diri, seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Celakanya, bukti identitas diri itu jarang dimiliki penduduk miskin. Ditengarai, ketidakberadaan surat-surat keterangan diri itu antara lain disebabkan ketidaktahuan dan ketidakmampuan ekonomi penduduk miskin.

Maka, atas dasar itu, pemerintah perlu mengkaji ulang berbagai program pengentasan penduduk miskin yang dijalankan. Misalnya, untuk memperoleh bantuan dari program apakah bukti identitas diri demikian penting?

Diperkirakan, program pengentasan penduduk miskin akan berjalan efektif jika substansi program memuat dua dimensi awal dan satu dimensi akhir. Dua dimensi awal sebagai persiapan, yaitu bantuan agar penduduk miskin dapat bertahan hidup, dan peningkatan kapabilitas dasar agar penduduk miskin memiliki kepercayaan diri. Sementara dimensi akhir adalah pemberdayaan agar penduduk miskin dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Penulis: Razali Ritonga Kepala Subdirektorat Analisis Konsistensi Statistik, BPS
Di Publish Oleh : Administrator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*