Kepala DKP Sebut TPS 3R Jadi Lahan Proyek (1 Juli 2016)

Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pau Andi Sumardi merasa berang jika disaahkan terkait adanya beberapa bangunan TPS 3R yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurutnya yang bertanggung jawab itu adalah Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Sulteng.
Disebutkan, pembangunan beberapa TPS 3R yang tersebat di beberapa kelurahan di Kota Palu itu, hanya dijadikan lahan proyek untuk mencari keuntungan. Setelah selesai pembangunannya lantas tanggung jawabnya diserahkan kepada masyarakat.
“Itu kan masalah, proyeknya dikerjakan, diambil untungnya, kemudian masyarakat yang dipaksakan untuk mengolahnya. Tapi tidak disertai dengan dukungan dana operasional,” tuturnya.
Menurut Sumardi, seharusnya sebelum pembangunan itu dilakukan, pihak Cipta Karya terlebih dahulu mempersiapkan masyarakat selama setahun sebelum proyek itu dibangun. Kesiapan masyarakat kata Sumardi, ialah memberikan latihan dan pembinaan kepada masyarakat, agar memahami prose pengolahan sehingga berjalan secara terus menerus.
“Ini tidak. Membangun dulu baru dipaksakan masyarakat untuk bertanggungjawab, padahal seharusnya dilatih dulu. Mulai dari cara mengolah sampah dari sumbernya, memilah sampahnya, sampai pada proses daur ulang. Nah ini yang tidak disiapkan oleh proyek. Karena ada uangnya, ya dibangun maka dibikinlah KSM-nya. Kemudian diserahkan ke DKP tanpa adanya biaya operasional maupun pembinaannya,” tegasnya ditemui di ruangan kerjanya belum lama ini.
Disinggung soal adanya beberapa fasilitas yang dikabarkan mengalami kerusakan ataupun sengaja dijual khususnya di TPS 3R di Kelurahan Palupi, Sumardi menjawab tidak mengetahuinya. Dia justru menyarankan untuk menemui Sekretaris BLH Kota Palu Ir. Mardiati sebagai salah saut Ketua Koordinator di TPS 3R tersebut.
Terpisah, Sekretaris BLH Kota Palu, Ir. Mardiati mengaku bahwa pihaknya hanya sebatas fasilitator, tapi secara teknis pengolahannya itu adalah kewenangan DKP.
Menurut Mardiati, tidak jalannya TPS di beberapa wilayah Kota Palu, termasuk di Palupi, disebabkan kurangnya koordinasi antar dinas terkait sejak awal perencanaannya. Oleh karen aitu katanya tidak perlu saling menyalahkan apalagi sampai melempar tanggung jawab.
Terkait kabar miring adanya fasilitas yang dijual di TPS 3R di Kelurahan Palupi dibantahnya. Dijelaskan bahwa dari dua unit motor tiga roda yang ada, tidaklah dijual akan tetapi usianya yang cukup lama membuat fasilitas pengangkut sampah itu menjadi rusak dan tidak lagi bisa diperbaiki.
“Saat diparkir itulah, dipreteli satu per satu oleh para pemulung. Jadi kalau kabar adanya motor itu dijual tidak benar adanya,” jelasnya. (Harian Umum Radar Sulteng/mul)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*