PENELITIAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA/TERPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI KOTA PALU

LATAR BELAKANG MASALAH

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak menikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia (Anonim, 2001:12). Komperensi dunia di Wina tahun 1993 sejumlah pemerintah menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Prinsip dasar HAM adalah semua orang mempunyai martabat kemanusiaan hakiki dan bahwa tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-asul, kebangsaan, umur, kelas, atau agama, atau keyakinan politik, semua manusia berhak untuk menikmati hak mereka (Anonim, 2001:12).

Dalam catatan sejarah HAM pertama kali yang diakui secara universal yaitu Universal Bill of Right sebagai dorongan yang kuat bangkitnya perjuangan HAM. Selanjutnya dituangkan lagi tahun 1947 telah dideklarasikan suatu pondasi HAM yang disebut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 yang menjadi dasar pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia internasional. Deklarasi ini ditindaklanjuti melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didalamnya ditetapkan prinsip-prinsip martabat manusia yang diterima secara universal menjadi sumber hukum pembentukan hukum HAM dalam berbagai konvensi dan perjanjajian nasional, regional dan internasional.

Upaya pemenuhan dan penegakan HAM saat ini menjadi isu utama dunia internasional dan meskipun demikian gerakan untuk memperjuangkan HAM telah dilaksanakan melalui lembaga internasional (PBB) dan telah ditetapkan berbagai lembaga-lembaga penunjang dan intrumen hukum internasional, namun pelanggaran terhadap HAM masih juga terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Muncul kasus, Trisakti (12 Mei 1998), Semanggi (13 November 1998) kasus Tanjung Priuk (12 September 1984) dsb. Merupakan contoh bahwa pelanggaran terhadap HAM masih terjadi dan berpotensi akan terjadi di mana-mana sehingga membutuhkan upaya untuk tidak terulang lagi atau meminimalisirnya.

Pengabaian HAM merupakan salah satu isu gobal yang menjadi isu-isu dalam pembangunan masyarakat seluruh negara. Isu ini terkait dengan terabaikannya hak-hak asasi manusia oleh sejumlah negara dan belum ada upaya ke arah yang lebih baik untuk pemenuhan dan penegakannya secara bekelanjutan (sustainable). Bahkan, ada kecenderungan upaya pembiaran oleh negara (pemerintah) dari masa ke masa sehingga kasus-kasus pengabaian hak asasi manusia terabaikan. Kecenderungan ini menunjuk sejumlah data secara nasional dan internasional bahwa pengabaian HAM sedang terjadi di mana-mana dan eskalasi pelanggarannya tidak saja dalam kategori pengabaian HAM biasa akan tetapi beralih dari pembiaran sampai pada pengabaian HAM berat yang melibatkan unsur negara di dalamnya. Untuk itulah pemerintah Indonesia telah membentukan ketentuan perundang-udangan yang terkait dengan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua Undang-Undang ini menjadi acuan penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Selain itu, realisasi tentang pengakuan terhadap HAM juga sudah diatur dalam KUHAP sebagai acuan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Meskipun tidak serinci kedua undang-undang tersebut, KUHAP telah menetapkan hak-hak setiap tersangka dan terdakwa yang harus dihormati oleh aparat penegak hukum selama dalam proses peradilan pidana.

Kecenderungan tersebut juga telah tampak dalam sistem peradilan pidana dari masa ke masa. Para pelaku tindak pidana dan korban telah merasakan adanya hak-hak mereka yang dilanggar selama proses peradilan pidana. Diketahui bahwa proses sistem peradilan pidana melibatkan empat komponen utama yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan Romli Atmasasmita, 2011:16). Dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana (KUHAP dan di luar KUHAP) diatur secara tegas hak-hak para pihak (pelaku dan korban tindak pidana) yaitu dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP yang menetapkan secara normatif hak-hak asasi manusia yang menjadi hak tersangka/terdakwa/terpidana selama dalam proses hukum sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Selain itu, beberapa HAM yang diatur dalam Undang –Undang Nomor 39 tahun 1999 dalam kaitannya dengan proses hukum yaitu : (1) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakukan yang sesuai Pasal 3 ayat (1), (2): (2) berhak diakui sebagai pribadi berhak menuntut, memperoleh perlakuan yang sama,bantuan hukum dalam pengadilan secara adil dan tidak diskriminatif sesuai Pasal 5). Beberapa hak-hak dasar tersebut secara normatif telah menjadi ketentuan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam wujud dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menegakannya. Wujud dari tanggung jawab pemerintah berupa perlindungan, pemajuan dan penegakan serta pemenuhannya (Pasal 8 UU No.39 Tahun1999 juncto Pasal 9 Peraturan Wali Kota Palu No. 25 Tahun 2013).

Pengabaian HAM merupakan salah satu permasalahan gobal yang menjadi isu utama dalam pembangunan masyarakat seluruh negara. Isu ini terkait dengan terbaikannya hak-hak asasi manusia oleh sejumlah negara dan belum adanya upaya ke arah yang lebih baik untuk pemenuhan dan penegakannya secara berkelanjutan. Bahkan, terjadi kecenderung pembiaran oleh aparat negara dari masa ke masa. Kecenderungan ini menunjuk sejumlah data secara nasional dan internasional bahwa pengabaian HAM sedang terjadi di mana-mana dan eskalasi pelanggarannya tidak saja dalam kategori pengabaian HAM biasa akan tetapi juga berpeluang beralih dari hal pembiaran sampai pada pengabaian HAM berat.
Kecenderungan tersebut juga telah tampak dalam sistem peradilan pidana dari masa ke masa. Para tersangka dan terdakwa telah mengalami banyak laporan yang mengambarkan hak-hak asasi mereka yang terabaikan selama proses peradilan pidana.

Diketahui bahwa dalam proses sistem peradilan pidana setiap orang akan melalui tahapan-tahapan proses hukum mulai tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemidanaan yang melibatkan empat komponen utama yaitu kepolisian, kejaksaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (criminal justice system). Dalam ketentuan perundang-undangan hukum acara pidana (KUHAP dan di luar KUHAP) diatur secara tegas hak-hak tersangka dan terdakwa yaitu dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Beberapa hak yang harus dijamin yakni : (1) hak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, (2) tersangka atau terdakwa berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, (3) tersangka dan terdakwa berhak diadili oleh pengadilan (4) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan pembelaan dan penjelasan tentang apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang mudah dimengerti (5) hak tersangka dan terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (6) hak setiap saat mendapatkan bantuan juru bahasa bagi yang tuli dan bisu (7) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya (8) tersangka dan terdakwa yang diancam pidana lebih dari lima tahun atau pidana mati wajib didampingi oleh penasihat hukum dan menjadi kewajiban aparat pada semua tingkatan (9) tersangka dan terdakwa berhak menghubungi dan berbicara penasihat hukumnya atau bagi terdakwa atau tersangka asing menghubungi negaranya (10) tersangka dan terdakwa berhak menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (11) tersangka dan terdakwa berhak diberitahukan tentang status penahanannya kepada keluarganya oleh pejabat disemua tingkatan proses peradilan pidana (12) tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga, rokhaniawan, dan jaminan penanguhan penahanan (13) tersangka dan terdakwa berhak mengirim surat atau mendapatkan surat dari penasihat hukumnya, keluarganya (14) tersangka dan terdakwa berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya (15) tersangka dan terdakwa berhak tidak dibebani kewajiban beban pembuktian (16) tersangka dan terdakwa dan penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum dan (17) tersangka dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Kota Palu merupakan salah satu wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terlepas dari isu pengabaian HAM. Kondisi penegakan HAM tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain, terutama gambaran tentang penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana. Beberapa hasil penelitian mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu menunjukkan bahwa belum adanya perkembangan ke arah yang lebih baik atau menggembirakan tentang penegakan hak-hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak-hak asasi tersangka dan terdakwa selama dalam proses hukum dalam sistem peradilan pidana di Kota Palu. Kondisi ini dari tahun ke tahun mendeskripsikan lebih banyak atau cenderung ke arah pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana mengalami peningkatan. Bahkan, ada kecenderungan ke arah pembiaran dan tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti dalam wilayah yang lebih kecil (kota Palu) untuk mengetahui lebih jauh realitas penegakan hak-hak asasi tersangka dan terdakwa dalam proses sistem peradilan pidana di Kota Palu. Apakah ada jaminan secara pasti oleh hukum untuk dapat dihentikan dan tidak berlanjut dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Selain itu, sejauh mana keterlibatan aparat dalam hal terabaikannya hak-hak tersangka dan terdakwa selama dalam proses peradilan pidana? Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting karena selama ini identifikasi, kualifikasi jenis pengabaian HAM (HAM biasa dan HAM berat) dan pemetaan pengabaian HAM saat ini dan yang potensial (laten) di Kota Palu belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Kota Palu.

———————-
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam bab hasil penelitan maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana yang banyak terabaikan selama dalam sistem peradilan pidana yaitu. hak hak asuh terhadap anak, hak memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk tidak diteror oleh aparat dan korban/keluarga korban, hak berkeluarga dan hak diperlakukan sama selama dalam proses hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Keenam hak asasi tersebut memerlukan perhatian serius pemerintah Kota Palu agar jaminan terhadap hak hak asasi mereka ditegakkan sesuai dengan tujuan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa pengabaian hak asasi manusia yang banyak terjadi dalam proses hukum yaitu ketika para terdakwa/terpidana dalam proses hukum peradilan (terdakwa/terpidana) sedangkan yang terendah para terpidana mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali).

————
SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu melakukan upaya pemantauan penegakan hak-hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana hak-hak asasi lain dan lebih mengutamakan pada hak asuh terhadap anak dengan menjadwalkan secara periodik guna terlaksananya hak-hak yang dimaksud dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama ruang keluarga (berhubungan intim) selama dalam proses hukum disetiap tahapan Sistem Peradilan Pidana.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu melakukan pemantauan secara periodik terhadap setiap proses hukum, dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan Klass, Rumah Tahanan Klaas II Palu) sesuai kewenangannya menurut undang-undang, terutama tahap peradilan dan tahap penyidikan selain itu tahap penuntutan, penyelidikan dan upaya hukum, agar jaminan hak asasi manusia tersangka dan terdakwa dapat terjamin sebagaimana maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan.

3. Sebaiknya Pemerintah Kota Palu dalam lingkup kewenangannya melakukan pemantauan secara periodik melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait untuk melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap para tersangka/terdakwa dan terpidana, khususnya dalam proses hukum penyidikan dan peradilan serta proses hukum lain agar hak-hak asasi mereka tidak terabaikan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*