PENELITIAN DAN VERIFIKASI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PERISTIWA 1965/1966

LATAR BELAKANG

Di dalam laporan hasil penyelidikan projustisia terkait Peristiwa 1965/1966, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyatakan bahwa Peristiwa 1965/1966 telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM yang berat—yang jika dilihat dari sifatnya yang dilakukan secara meluas dan sistematis—bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam rekomendasinya, Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut dan/atau menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat terkait Peristiwa 1965/1966 melalui mekanisme non-yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Sampai saat ini, rekomendasi yang disampaikan pada Juli 2012 itu belum ditindaklanjuti. Negara, yang dalam perspektif hak asasi manusia berkewajiban untuk menegakkan HAM dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk merealisasikannya, masih juga gamang (bahkan ‘diam’) dalam bersikap untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 itu. Akibatnya, keadilan dan kebenaran bagi para korban masih dirasa tetap jauh dari jangkauan. Padahal, khusus bagi para korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966, selama berpuluh tahun mereka diabaikan dan dibelenggu oleh rantai ketidakadilan: dipinggirkan secara sosial, menanggung berbagai stigma, diskriminasi, dan trauma yang nyaris tidak berkesudahan.

Ketika Negara—dalam hal ini, pemerintah pusat di Jakarta masih dia dalam menyikapi Peristiwa 1965/1966 itu, Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, justru mengakui akan adanya kekeliruan di masa lalu yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Pada 24 Maret 2012, Wali Kota Palu menyatakan permintaan maafnya, baik sebagai Pribadi maupun atas nama pemerintah kota, kepada Warga Kota Palu yang telah menjadi korban pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966 tersebut.

Permintaan ini tentu merupakan langkah yang patut diapresiasi. Permintaan maaf Walikota Palu menjadi satu tonggak untuk membuka babak baru bagi para korban pelanggaran HAM di Kota Palu dan bisa menjadi pintu untuk menembus kebuntuan dan kebekuan dalma upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966.
Menyusul permintaan maaf dari Walikota Palu Rusdy Mastura itu, Pemerintah Kota Palu kemudian menerbitkan Peraturan Walikota yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia di akhir tahun 2013. Peraturan Walikota Palu Nomor 24 tahun 23 yang bertajuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah itu memuat 17 Pasal, dengan tiga pasal yang secara khusus memuat aturan tentang pemenuhan hak bagi para korban dugaan pelanggaran HAM.

Terbitnya Peraturan Walikota Palu Nomor 24 tahun 2013 seyogyanya tidak hanya dipandang sebagai salah satu langkah konkret untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Palu dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia. Lebih dari itu, peraturan walikota itu pun bisa disikapi sebagai inisiatif lokal untuk menjembatani proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 melalui mekanisme non-yudisial sebagaimana yang direkomendasikan Komnas HAM. Implementasi dari peraturan walikota itu, harapannya, akan bisa menjamin dan meningkatkan pemenuhan hak-hak warga Kota Palu, terutama bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM.

—————
SIMPULAN

Penelitian dan verifikasi ini menemukan sejumlah fakta, PERISTIWA 1965/1966 yang diawali oleh Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, imbas dan dampaknya terjadi juga di Kota Palu. Sebagaimana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di Kota Palu pun pada saat itu juga terjadi ‘pembersihan’ terhadap mereka yang terlibat di Partai Komunis Indonesia beserta dengan segenap elemen-elemennya.

Sebagai bagian dari upaya ‘pembersihan’ ini, di Kota Palu terjadi penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan terhadap mereka yang tergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), anggota organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, dianggap sejalan dan bersimpati dengan ideologi komunisme, atau (hanya) dituduh begitu saja sebagai bagian dari PKI. Tindak penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan itu sendiri bisa dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum karena tidak didasari dengan bukti dan kejelasan kesalahan. Dalam perspektif HAM, tindakan demikian bisa digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM, dan mereka yang mengalami tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai korban pelanggaran HAM.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya yang muncul terkait dengan Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu yang dicatatkan secara lebih mendalam di dalam penelitian dan verifikasi ini adalah penyiksaan (salah satu kasusnya menyebabkan kematian); wajib lapor dan kerja paksa; penghilangan orang secara paksa; dan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut sekurang-kurangnya dialami oleh 485 warga Kota Palu yang berhasil diverifikasi dan mau membagikan informasinya untuk penelitian ini. Para korban yang bersedia diverifikasi ini berasal dari enam kecamatan, dan tersebar di 19 kelurahan. Palu Utara tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak dihuni oleh korban, yaitu sebanyak 326 orang.

Mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM terkait Peristiwa 1965/1966 tersebut kemudian harus mengalami dampak berkepanjangan. Kehidupan mereka dan keluarganya diabaikan oleh negara. Selama rezim Orde Baru, dengan diterapkannya berbagai kebijakan yang tidak adil dan diksriminatif, mereka harus kehilangan hak-hak sipil dan politik; sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka pun dibatasi. Mereka mengalami stigmatisasi dan diskriminasi secara sistematis, dipinggirkan secara sosial, ‘dimiskinkan’ secara ekonomi karena kehilangan dan tertutupnya berbagai akses dan kesempatan (terutama akses pendidikan dan pekerjaan), sehingga mereka hidup dalam ‘kotak isolasi’ yang itu pun penuh tekanan dan ancaman.

Secara sosial-ekonomi, mereka yang menjadi korban sebagian besar hidup sebagai masyarakat yang tergolong miskin. Secara mental-psikologis, sampai saat ini sebagian besar korban masih dibayangi dengan trauma mendalam. Masih kuatnya trauma itu pula yang menjadi salah satu sebab, ada sejumlah korban yang menolak untuk diverifikasi dan berbagi informasi berkenaan dengan apa yang terjadi dan pernah mereka alami.

Konteks PERISTIWA 1965/1966 yang terjadi di Kota Palu memiliki karakteristik yang boleh disebut berbeda dengan Peristiwa 1965/1966 yang juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak sebagaimana yang terjadi di Sumatera, Jawa, Bali, dan sejumlah wilayah Sulawesi lainnya, Kota Palu terhindar dari adanya ‘banjir darah’. Ketika Peristiwa 1965/1966 terjadi, situasi dan kondisi di Kota Palu relatif cukup terkendali. Di samping kasus penghilangan paksa terhadap empat orang, jatuhnya korban jiwa relatif sedikit.

Faktor paling kuat yang berhasil menjaga Kota Palu dari adanya ‘banjir darah’ dari peristiwa ini adalah karena masyarakat Suku Kaili, yang menjadi mayoritas warga Kota Palu, memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sangat erat dan kuat. Ketika Peristiwa 1965/1966 terjadi di Kota Palu, masyarakat Suku Kaili tetap menjunjung tinggi filosofi belontana data nosampesuvu (atau posampesuvu, rasa kekeluargaan), yang berwujud dengan saling menjaga dan melindungi satu sama lain.

Filosofi itu pula yang secara langsung atau tidak kemudian membukakan jalan yang lebih lapang ketika ada niat dan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi di tingkat masyarakat. Di tengah adanya stigmatisasi dan diskriminasi sistematis terhadap para korban, benih-benih rekonsiliasi sesungguhnya sudah mulai tersemai. Benih itu kian tumbuh di era reformasi, ketika berbagai hal yang terkait Peristiwa 1965/1966 mulai tidak dianggap latu dan sering dibicarakan. Pengakuan Sersan Bantam—salah seorang tentara yang turut membawa tiga orang tahanan dari Penjara Donggala yang kemudian dihilangkan secara paksa—dengan kesadaran diri dan kemanusiaannya, memberi informasi terperinci mengenai proses penghilangan paksa tahanan tersebut kepada keluarga korban, menjadi satu tonggak penting bagi bergulirnya proses rekonsiliasi di Kota Palu. Sekurang-kurangnya, pengakuan dari Sersan Bantam itu telah membawa secercah titik terang kebenaran bagi keluarga korban.

Tonggak penting lainnya dalam proses rekonsiliasi di Kota Palu ini adalah disampaikannya permintaan maaf dari Walikota Palu, H. Rusdy Mastura, kepada warga Kota Palu yang menjadi korban pelanggaran HAM PERISTIWA 1965/1966 pada 24 Maret 2012. Permintaan maaf Walikota Palu itu merupakan langkah terobosan berani yang patut diapresiasi dan dihargai. Ketika Negara masih gamang dalam menyikapi peristiwa ini, Walikota Palu justru mengakui adanya kekeliruan yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini di masa lalu.

Permintaan maaf Walikota Palu yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwali) Palu No 25 tahun 2013, tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah yang menandai adanya pemenuhan HAM bagi para korban pelanggaran HAM, membuka babak baru bagi para korban pelanggaran HAM di Kota Palu. Ini bisa menjadi pintu untuk menembus kebuntuan dan kebekuan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada harapan dan sekaligus niat, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama kini akan mencari solusi terbaik untuk memutus ketidakadilan dan diskriminasi yang selama ini dialami oleh para korban.

Perwali itu sendiri memang bukanlah hasil sempurna, yang sanggup mengakomodasi semua hak dan kepentingan para korban pelanggaran HAM yang telah berpuluh tahun diperjuangkan. Akan tetapi, terlepas dari segala kekurangan yang ada, terbersit seberkas harapan, para korban pelanggaran HAM itu, sekurang-kurangnya, kini telah bisa ‘diakui’ keberadaannya: bahwa mereka nyata adanya, patut mendapat perhatian, bukan semata-mata karena mereka warga Kota Palu dan Warga Indonesia. Lebih dari itu, mereka memang layak untuk mendapatkan perhatian khusus karena selama berpuluh tahun negara telah abai terhadap mereka dan telah merampas hak-hak mereka sebagai manusia.

—————
REKOMENDASI
Berangkat dari kesimpulan tersebut, berikut adalah sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kota Palu:

1. Pemerintah Daerah Kota Palu harus menuangkan permintaan maaf Walikota terhadap para korban pelanggaran HAM PERISTIWA 1965/1966 secara tertulis yang bisa dijadikan sebagai dokumen resmi.

2. Pemerintah Daerah Kota Palu harus segera menindaklanjuti ‘Surat Keterangan Korban’ dari Komnas HAM Republik Indonesia yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu sebagai bagian untuk memenuhi harapan terbesar korban yang menghendaki rehabilitas nama baik. Upaya tindak lanjut yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan ‘Surat Keterangan Khusus’ yang secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Dengan surat keterangan khusus tersebut, para korban setidaknya akan mendapatkan ‘pengakuan awal’ yang terlegitimasi dari lembaga negara yang berwenang, dan Pemerintah Daerah sebelum Negara Republik Indonesia benar-benar bisa memberikan rehabilitasi nama baik kepada mereka.

3. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk terus melakukan berbagai terobosan di ranah penegakan hak asasi manusia, dan senantiasa menjadikan HAM sebagai perspektif dasar serta pijakan dalam merumuskan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

4. Pemerintah Daerah Kota Palu harus segera mengimplementasikan Perwali Nomor 24 Tahun 2013 untuk memberikan program pemenuhan hak asasi manusia kepada korban pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 sebagaimana yang dimandatkan dengna mengacu pada data korban pelanggaran HAM PERISTIWA 1965/1966 yang telah terverifikasi.

4.a.) Merumuskan dan merancang program pemenuhan HAM bagi para korban secara lebih terencana, terintegrasi, saksama agar setiap SKPD, terutama dinas dan lembaga yang menjadi penyedia layanan, bisa menjalankan program-program pemenuhan HAM secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4.b.) Mengutamakan pemenuhan HAM kepada korban langsung, terutama yang berkenaan dengan pemenuhan hak di bidang kesehatan (karena para korban langsung kini sudah lanjut usia dan kondisi mereka sering sakit-sakitan), hak di bidang perumahan (agar di masa tua mereka memiliki tempat tinggal yang lebih layak), dan hak di bidang ekonomi, yang di antaranya bisa dalam bentuk bantuan modal usaha (selain bisa meningkatkan taraf hidup dan perekonomian keluarga, bantuan modal usaha ini pun bisa ditujukan untuk mengisi aktivitas para korban di masa tua mereka sebagai bagian dari proses pemulihan trauma).

5. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk mengambil langkah-langkah konkret dan langkah-langkah afirmatif, sekurang-kurangnya yang sesuai dengan kesanggupan dan kewenangan, baik di tataran poilitik-kebijakan, sosial-ekonomi, maupun psiko-sosial, disamping menjalankan program pemenuhan HAM sebagaimana yang dimandatkan Perwali.

6. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk menjaga dan memperkuat proses rekonsiliasi yang selama ini telah dirajut agar bisa terus berlanjut dan berdampak lebih luas. Langkah-langkah yang bisa dilakukan di antaranya adalah dengan memberi dan membuka ruang lebih lebar kepada para korban untuk ‘mengungkapkan kebenaran’ atas peristiwa yang pernah mereka alami, dan melibatkan mereka secara penuh untuk turut berpartisipasi dalam berbagai proses tahapan dan kegiatan pembangunan di Kota Palu tanpa dihantui dengan berbagai ketakutan dan kecemasan serta adanya tekanan, ancaman, stigmatisasi, dan diskriminasi sebagaimana yang pernah terjadi dan mereka alami di masa lalu.

7. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap para korban yang mengalami kerja paksa di Kota Palu, dan sekaligus terpisahkan dari sejarah perkembangan dan pertumbuhan Kota Palu. Ha ini tidak terlepas dari fakta bahwa proses pembangunan sejumlah infrastruktur, fasilitas, dan sarana publik yang kini ada dan dinikmati oleh warga Kota Palu merupakan hasil jerih payah dan kontribusi dari para korban pelanggaran HAM PERISTIWA 1965/1966 yang kala itu dipekerjapaksakan.

8. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu melakukan verififkasi lanjutan terhadap anak-anak korban sebagai ‘korban terdampak langsung’, agar mereka bisa menikmati program pemenuhan HAM secara lebih merata dan tepat sasaran. Proses verifikasi tehradap korban PERISTIWA 1965/1966 baru mencakup korban langsung, sementara, program pemenuhan HAM yang dimandatkan oleh Perwali mencakup juga keluarga (anak cucu korban), yang merupakan ‘korban terdampak langsung’.

9. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu untuk mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi Hak Asasi Manusia dan Konteks Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu sebagai bahan ajar di sekolah, sekurang-kurangnya sebagai muatan lokal.

10. Pemerintah Daerah Kota Perlu untuk mensosialisasikan hasil penelitian dan verifikasi ini kepada berbagai pihak, khususnya kepada segenap warga Kota Palu, agar informasi mengenai pelanggaran HAM PERISTIWA 1965/1966 yang tejradi di Kota Palu bisa menjadi pengetahuan dan bahan pembelajaran bersama untuk menata kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*