KAJIAN PENGELOLAAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU

LATAR BELAKANG

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, kewenangan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencaiap tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paradigma pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota mengalami perubahan yang sangat berarti seiring dengan diterapkannya otonomi daerah sejak awal tahun 2001. Hal ini diperkuat melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah. Berlakunya undang-undang ini memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumberdaya lain yang merupakan kekayaan daerah. Hakekat dari otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan maupun pengelolaan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Pemerintah Kota Palu telah menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Setelah otonomi berjalan selama sepuluh tahun, masih dirasakan kurang optimalnya daerah menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu kendala dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah tidak adanya data tentang potensi Pendapatan Asli Daerah. Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Palu selama ini tak terdata dengan baik. Akibatnya anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun tak pernah bisa meningkat secara signifikan. Kenaikan anggaran hampir selalu terjadi karena limpahan sisa lebih perhitungan anggaran dan Silpa tahun sebelumnya. Salah satu cara yang tepat untuk melakukan pendataan dan rekapitulasi pendapatan daerah adalah menyusun basis data (data base) Pendapatan Asli Daerah dalam periode waktu tertentu.

Ketersediaan data tentang PAD juga merupakan perwujudan dari tranparansi anggaran sehingga publik dapat mengaksesnya secara luas serta dapat mengawal dan mengadvokasi penggunaan anggaran publik tersebut.

————
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa potensi penerimaan PAD dari sector pajak dan retribusi yaitu sebesar Rp.126,610,029,671,- atau dapat tumbuh sebesar 14,28 persen dibandingkan dengan tahun 2015.
2. Bahwa potensi penerimaan PAD dari sector pajak sebesar Rp.101.324.529.955,- atau dapat tumbuh sebesar 13,39 persen dibandingkan dengan tahun 2015
3. Bahwa potensi penerimaan PAD dari sector retribusi jasa umum sebesar Rp.10.983.590.930,- atau dapat tumbuh sebesar 20,09 persen dibandingkan dengan tahun 2015
4. Bahwa potensi penerimaan PAD dari sector retribusi jasa usaha sebesar Rp.3.042.411.009,- atau dapat tumbuh sebesar 37.93 persen dibandingkan dengan tahun 2015
5. Bahwa potensi penerimaan PAD dari sector retribusi perizinan tertentu sebesar Rp.11.259.497.776,- atau dapat tumbuh sebesar 11.76 persen dibandingkan dengan tahun 2015

————
REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pertemuan dengan SKPD terkait Pemerintah daerah Kota Palu dan kesimpulan penelitian, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah Kota Palu perlu memberikan insentif tambahan kepada pengelola pajak dan retribusi sebagai upaya peningkatan motivasi kerja pegawai, sehingga kinerja pegawai dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi dapat terwujud.
2. Pemerintah daerah kota palu diharapkan dapat melakukan pengadaan dan perbaikan berbagai fasilitas yang terkait dengan pelayanan pajak dan retribusi. Hal ini penting dilakukan, mengingat berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung penerimaan pajak dan retribusi sudah tidak efektif penggunaanya, bahkan ada yang peralatan yang sudah tidak dapat difungsikan.
3. Pemerintah daerah Kota Palu diharapkan juga melakukan peninjauan dan revisi berbagai perda, baik yang terkait dengan perda tentang pajak maupun retribusi. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat bahwa ada beberapa perda yang sudah tidak relevan besarannya berdasarkan pertimbangan ekonomi dan beberapa penggunaan asset daerah yang tidak dapat menghasilkan penerimaan bagi PAD Kota palu.
4. Meningkatkan Event dan mempromosikannya secara tepat baik yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional, sehingga jumlah kunjungan wisatawan domestic dan manca Negara dapat meningkat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah hunian Hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan dapat meningkatkan pendapatan hotel dan restoran di kota palu.
5. Diperlukan sosialisasi dan penegakan hukum (law enporcement) yang lebih kongkrit terhadap objek pajak dan retribusi yang tidak memenuhi peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi, misalnya dengan mengintesifkan sosialisasi perda pajak dan retribusi dengan melibatkan pihak dari kantor pajak dan kejaksaan.
6. Pemerintah daerah Kota Palu perlu meninjau kembali berbagai MOU (Nota Kesepahaman) yang menyebabkan panggunaan asset daerah tidak memberikan hasil penerimaan yang optimal bagi PAD Kota palu.
7. Pemerintah Daerah Kota Palu perlu meningkatkan kapasitas pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemungutan pajak dan retribusi, terutama pada pelayanan parker di tepi jalan. Hal ini sangat penting untuk ditindaklanjuti, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak optimal dan besaran tarif yang tidak sesuai dengan perdaparkir di tepi jalan.
8. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif tentang kelembagaan terhadap berbagai potensi pajak dan retribusi kota palu yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Misalnya kajian tentang pembentukan Perusahaan daerah (PD) Parkir, PD Pasar, Unit pengelolaan dan penerimaan (UPP) Penerangan jalan dan reklame, sebagaimana yang sudah dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*