DPRD Dukung Pengadaan Alat Ukur Air Bawah Tanah Untuk Pajak Daerah

Untuk mengoptimalkan pemasukan kas daerah, khususnya dari pajak air bawah tanah, kalangan legislatif sangat mendukung rencana pengadaan alat ukur air bawah tanah. Dengan adanya alat ukur tersebut, diharapkan bisa diketahui pasti volume air yang digunakan setiap wajib pajak.

“Dengan diketahuinya volume air yang digunakan, bisa dihitung dengan baik beban pajak yang mesti dibayar setiap wajib pajak. Tidak seperti yang terjadi selama ini,” ujar Sophian Aswin, anggota Komisi C DPRD Kota Palu, Rabu kemarin (27/4).

Sebagaimana diberitakan, pemasukan kas daerah Kota Palu dari pajak air bawah tanah masih sangat potensial untuk ditingkatkan hingga lebih dari empat kali lipat dari yang dipungut saat ini.

Berdasarkan data di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu, potensi pemasukan dari pajak air tanah di Kota Palu bisa ditingkatkan hingga lebih dari 2 miliar rupiah per tahun.

Untuk mengoptimalkan pemasukan dari pajak air tanah tersebut, dibutuhkan alat untuk mengukur penggunaan air bawah tanah oleh setiap wajib pajak. Selama ini, penghitungan pajak air tanah hanya berdasarkan pengakuan dari setiap wajib pajak.

“Kalau penghitungan pajak air bawah tanah selama ini hanya berdasarkan pengakuan wajib pajak, tentu saja sangat tidak optimal. Wajib pajak suka-suka saja bilang volume air bawah tanah yang digunakan,” jelas Sophian.

Tapi bila sudah ada alat ukur, tentu wajib pajak tidak bisa lagi mengarang volume air bawah tanah yang digunakannya. Dan kalau jumlahnya sudah diketahui pasti, tentu beban pajak yang harus disetor wajib pajak ke kas daerah bisa diketahui dengan pasti.

“Dengan begitu, tidak ada lagi istilah kebocoran, pungutan pajak ke kas daerah benar-benar optimal,” sebutnya.
Karena itu, pihaknya sangat mendukung rencana pengadaan alat ukur penggunaan air bawah tanah tersebut.

“Kita dukung itu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan hanya berpikir keuntungan saja, pelaku usaha itu juga wajib mendukung pembangunan di daerah ini, dengan selalu patuh dalam membayar pajak, sesuai dengan ketentuan yang ada,” imbaunya.

Sementara Kabid Pendapatan I DPPKAD Herman Farid mengungkapkan, beberapa kali pihaknya sudah mengusulkan pada SKPD teknis terkait dengan pengadaan alat ukur penggunaan air bawah tanah ini. Tapi sampai saat ini, belum terealisasi. Tahun ini, akan mengusulkan lagi pengadaan alat ukur ini. Pihaknya berharap agar ini disetujui dan terealisasi, sehingga PAD dari sektor pajak air tanah bisa lebih optimal. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*