Wali Kota Sudah Usulkan Plt. Sekkot (23 Maret 2016)

Wali Kota Palu Drs. Hidayat M.Si, telah mengusulkan pelaksana tugas Sekretaris Kota (Sekkot) yang saat ini kosong, pasca pensiun Aminuddin Atjo. Hidayat menyebutkan, jabatan sekkot sudah akan segera diisi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kata Hidayat, usulan itu sudah ditandatanganinya belum lama ini, dan sudah sampai ke Gubernur Sulteng Longki Djanggola.

“Saya ketemu pak Gub, beliau bilang dalam waktu dekat,” jelasnya.

Siapa gerangan oang tersebut? Hidayat tutup mulut. Hidayat juga tidak membebekan berapa orang yang diusulkan.

“Tidak usah komiu tanya berapa orang. Tidak ada di samping-samping saya,” kata Hidayat yang ditemani Kepala Bappeda Kota Palu, Ir. Dharma Gunawan, M.Si.

Hidayat mengaku jabatan sekkot memang penting. Namun dia juga tidak mau didesak sesegera mungkin mengisi jabatan Plt. Sekkot, karena tugas sekkot bisa ditangani para asisten. Hanya saja, untuk optimalnya kerja Pemerintah Kota Palu, diperlukan jabatan Sekkot.

Setelah jabatan Plt. Sekkot di-SK-kan, Hidayat mengaku tidak buru-buru membentuk panitia seleksi jabatan. Menurutnya, itu terlalu terburu-buru. Dia diberikan waktu selama enam bulan, tidak merombak jajarna kepala SKPD setelah dia dilantik Wali Kota 17 Februari 2016 lalu.

“Jangan kita berburu-buru dulu. Saya diperintahkan enam bulan (tidak melakukan mutasi, red). Saya kira jalan semua dulu,” ujarnya.

Menurutnya, mutasi bukan hal yang mutlak. Dia tidak mau kinerja pada awal masa pemerintahannya dipusingkan dengan isu mutasi.

“Semua pejabat di jajaran pemerintah, saya harapkan berjalan normal. Jangan pikirkan ada mutasi. Kalau baik semua, kenapa ada mutasi. Jangan ada yang resah,” jelasnya.

Sementara informasi yang diperoleh, Wali Kota mengusulkan calon tunggal Plt. Sekkot kepada Gubernur. Calon tunggal tersebut tak lain adalah Dharma Gunawan, yang selama ini selalu menemani Wali Kota dalam setiap kesempatan.

Sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 214 ayat (2), apabilan sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*