Pembangunan Infrastruktur Bus Transpadagi Tertunda (1 Februari 2016)

Pemerintah belum siap mendatangkan moda transportasi baru Bus Rapid Trans (BRT) pada tahun 2016 di Kota Palu. Perkembangan terakhir, BRT yang sedianya beroperasi pada 2016, kemungkinan besar akan tertunda. Pasalnya, anggaran infrastruktur pendukung BRT yang akan diberi nama Trans Palu Donggala Sigi (Transpadagi) ini belum siap. Utamanya anggaran pendukung dari pemerintah kabupaten dan Pemkot Palu.

Kepala Dinas Perhubungan Sulteng, Hindro Surahmat STD, membenarkan di tahun ini Bus Transpadagi belum siap didatangkan. Hanya pemerintah provinsi yang siap anggaran tahun ini. Namun, tentunya, pemerintah kabupaten juga siap anggaran infrastruktur pendukung tahun ini.
“Kalau provinsi sudah siap anggarannya, namun di kabupaten dan kota belum ada anggarannya,” jelas Hindro.

Guna mendukung kelancaran operasional BRT Transpadagi diperlukan sarana pendukung berupa halte serta marka dan rambu, atau isyarat lain yang diperlukan. Tanpa adanya pendukung, pemerintah pusat tidak akan mengirimkan bus dengan kapasitas 40 orang itu. Di Sulteng, pemerintah pusat berencana memberikan 33 bus.

Sejauh ini, beberapa bus telah diberikan kepada provinsi yang telah menyiapkan sarana pendukung. Sementara di Sulteng belum ada.

“Dari pemerintah kota, diminta supaya diusahakan menyiapkan sarana pendukungnya. Jika sudah siap, maka akhir tahun bisa dibangun sarananya,” jelasnya.

Transpadagi akan melalui rute di tiga wilayah, yaitu Palu, Donggala dan Sigi. Pembangunan halte sesuai dengan kewenangan masing-masing, sesuai dengan status jalan. Bila itu jalan nasional, maka akan dibangun oleh Balai LLAJSDP. Jalan Provinsi akan ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi, dan jalan kabupaten/kota akan ditangani Pemkot dan Pemkab masing-masing.

Pemerintah juga telah menyiapkan tiga koridor dari lima koridor yang direncanakan. Koridor 1 melayani rute Sigi Biromaru, Jalan poros Palu-Palopo, kemudian masuk ke Palu di Jalan Karanja Lembah, jalan Dewi Sartika, jalan Basuki Rahmat, jalan Emmy Saelan, Jalan Wolter Monginsidi, jalan Hasanuddin, jalan Jend. Sudirman, jalan Moh. Hatta, jalan Gatot Soebroto, dan kemudian kembali ke Wolter Monginsidi sesuai dengan jalur semula.

Koridor II melalui rute dalam Kota Palu yang dimulai dari Bandara Mutiara Palu, jalan Abdurrahman Saleh, jl. Moh. Yamin, jl. Ir. H. Juanda, jl. Gatot Soebroto, jalan S.Parman, Jl. Raden Saleh, jl. Cumi-cumi, jalan Diponegoro, jl. Imam Bonjol, jl. Gajah Mada, Jl. Hasanuddin, jl. Jend. Sudirman, kemudian kembali ke jalan Moh. Hatta dan Moh. Yamin sampai ke bandara.
Kemudian Koridor III, melayani rute Donggala-Palu, dari Jalan Trans Sulawesi, ke jalan Diponegoro, jl. Imam Bonjol, jl. Gajah Mada, Jl. Hasanuddin, jl. Jend Soedirman, jl. H. Hayyun, jl. Ki Maja, Jl. KH. Wahid Hasyim, kembali ke Jalan Diponegoro. Jl. Trans Sulawesi dan ke Donggala.

Terkait dengan sistem BRT di Palu, ketua MTI Sulteng DR. Taslim meminta pemerintah harus merencanakan dengan sematang mungkin. Pasalnya, kata Taslim, angkutan di Palu ini belum beres. Bahkan di level terkecil, yaitu angkutan para transit, yakni angkutan kota (angkot) belum berfungsi dengan baik.

Alumnus S3 ITB Rekayasa Lalu Lintas itu mengatakan, studi kelayakan BRT di Palu belum selesai. Dikhawatirkan, bila pemerintah memaksakan diri, maka akan terjadi benturan moda transportasi di Palu.

“Angkot dulu yang perlu diselesaikan, jika sudah beres, maka bisa melangkah ke BRT,” ujar Taslim. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*