PKL Dianggap Mengurangi Keindahan (6 Januari 2016)

Karena dianggap mengganggu kenyamanan pengunjung dan mengurangi keindahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu bersama instansi terkait lainnya, akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berada di taman-taman yang berada di dalam Kota Palu. Salah satunya yang berada di sekitaran Taman Anjungan Palu, Jalan Rajamoili.

“Hal ini sudah sangat mengganggu sekali. Selain mengganggu keindahan terhadap taman yang menjadi tempat wisata masyarakat dalam kota, hal ini juga mengganggu kenyamanan para pengunjung taman kota tersebut,” kata Kepala Disparekraf Kota Palu, Dra. Susi E. Mastura.

Susi mengatakan, mengenai keberadaan PKL itu sudah pernah dibahas dalam rapat terpadu di kantor Wali Kota Palu, bersama sejumlah instansi terkait lainnya pada Selasa (5/1). Untuk itu, pihak Satpol PP, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, diberikan tanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di taman dalam kota.

“Sebenarnya ini merupakan tugas dari Satpol PP, dan itu yang dibahas dalam rapat tadi di kantor Wlai Kota. Sehingga, dalam waktu dekat, Satpol PP dan pihak Kecamatan akan melakukan penertiban,” jelasnya.

Diketahui, kata Susi, ada oknum yang mengkoordinir para PKL tersebut sehingga bisa berjualan di taman. Dan para pedagang ini dijadikan oleh oknum ini sebagai pemasukan uang bagi dirinya sendiri.

“Di taman itu ternyata banyak preman yang dikteahui mengkoordinir para penjual. Sehingga selain penjual yang untung, para preman itu juga mendapatkan pungutan dari para penjual,” terangnya.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Lurah Besusu Barat, Amat Djampa, SE, Mengakui sudah ada banyak keluhan terkait hal itu. Walaupun begitu, dirinya masih belum berani untuk mengambil langkah tegas terkait penertiban terhadap PKL di Taman Anjugan Palu. Dirinya hanya menyerahkan hal ini kepada pihak Satpol PP, untuk melakukan penertiban PKL.

Ditanyakan terkait izin menjual yang diberikan kepada PKL, diakui Amat kalau memang pihak Kelurahanlah yang memberikannya. Dikarenakan pihak kelurahan melihat dari sisi kemanusiaan. Yang mana ini memberdayakan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomiannya.

“Saat ini, untuk penertiban kami serahkan ke Satpol PP. Apakah akan dipindahkan atau dihilangkan, itu sesuai putusan dari pemerintah kota,” tandas Lurah. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*